Polemik PT BKP dan Warga Beduai Sempat Memanas, Kapolsek Pastikan Hanya Adu Argumen

Faktakalbar.id, SANGGAU – Ketegangan akibat sengketa lahan PT BKP (PT Borneo Ketapang Permai) dengan warga Desa Sungai Ilai, Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau, sempat terjadi pada Jumat (14/11/2025) lalu. Meskipun situasi sempat memanas, pihak kepolisian memastikan bahwa kondisi di lapangan saat ini sudah berangsur stabil dan aman. Baca Juga: Konflik Agraria Memanas, Petani Kalbar Desak Pemerintah Atasi Perampasan Lahan Kapolsek Beduai, AKP Heri Triyana, memberikan klarifikasi tegas terkait peristiwa tersebut. Ia meluruskan berbagai isu yang beredar di masyarakat mengenai adanya keributan besar. Menurutnya, ketegangan yang terjadi di area perkebunan murni disebabkan oleh perbedaan pandangan antara warga, pihak koperasi, dan manajemen perusahaan. Situasi diperparah oleh ketidakhadiran beberapa pihak pengambil keputusan yang seharusnya terlibat dalam negosiasi, sehingga komunikasi berjalan tidak efektif. Warga sendiri menyuarakan keluhan terkait persoalan lahan yang tak kunjung tuntas. Meski demikian, AKP Heri memastikan tidak ada kontak fisik dalam kejadian tersebut. “Isu yang berkembang seolah-olah terjadi keributan besar itu tidak benar. Yang terjadi hanya adu argumen. Tidak ada benturan fisik. Semuanya sudah reda, situasi aman dan terkendali,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Rabu (19/11/2025). Pihak Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Beduai kini terus bergerak proaktif untuk menengahi sengketa lahan PT BKP tersebut. Baca Juga: Bupati Mempawah Temui Massa Aksi, Janji Cari Solusi Konflik Lahan dengan PT AHAL Saat ini, Camat Beduai bersama unsur Forkopimcam tengah berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sanggau guna mempercepat proses penyelesaian. “Forkopimcam berupaya mengurai setiap persoalan dan menjaga Beduai tetap kondusif. Kami mendorong penyelesaian melalui jalur resmi dengan melibatkan pemerintah kabupaten, perusahaan, dan perwakilan warga,” tambah AKP Heri. Keterlibatan Pemkab Sanggau sangat diharapkan untuk segera menetapkan langkah penyelesaian yang jelas agar ketegangan serupa tidak terulang. Konflik ini dinilai kompleks karena menyangkut hak kelola masyarakat, posisi koperasi, serta klaim perusahaan yang selama ini belum menemukan titik temu atau kesepakatan final. Baca Juga: Warga Sepuk Laut Tolak Kompensasi PT PAL, Desak Cabut Izin Perusahaan (Ariya)