PT SPM Gandeng Eks Penambang Emas Ilegal, POM Tuding Ada Oknum Berseragam Terlibat

*Desak Forkompimda Sanggau Bertindak Sanggau- PT Satria Pratama Mandiri (SPM) yang melakukan aktivitas pertambangan emas di Sungai Kapuas, persisnya Desa Inggis Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, lalu menggandeng eks penambang emas ilegal dalam operasinya disesalkan Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Orang Melayu (DPD POM) Kabupaten Sanggau, Edy Sofyan. Tegas Edy Sofyan meminta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) khususnya aparat keamanan yang ada di Kabupaten Sanggau tidak tinggal diam melihat persoalan PT. Satria Pratama Mandiri (SPM) ini. Seperti dilansir dari Warta Pontianak. Menurut Edy, apa yang ia sampaikan merupakan keluhan-keluhani dari masyarakat yang tinggal di pesisir sungai Kapuas yang ditemuinya. "Saya sudah berkeliling bertemu warga dari mulai Kecamatan Mukok sampai Kecamatan Kapuas. Saya banyak menerima keluhan terkait rencana beroperasinya PT. SPM ini. Dan warga meminta aparat keamanan khususnya tidak tinggal diam, menyelesaikan persoalan ini," kata Edy sapaan akrabnya, Selasa (28/2) Edy mengaku sangat menyayangkan kepolisian dari Polres Sanggau terkesan tidak peduli dengan gejolak yang terjadi di masyarakat. "Polisi inikan punya power untuk mengatasi persoalan ini, polisi punya intel yang bisa diberdayakan maksimal untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi, tapi faktanya hari ini polisi terkesan tutup mata, harusnya mereka peduli, jangan sampai masyarakat kita ini," ujar dia. Edy mengaku mendapatkan informasi bahwa ada dugaan kuat keterlibatan mafia berseragam (aparat) yang terlibat memuluskan beroperasinya PETI yang menggunakan PT. SPM sebagai tameng. "Walaupun saya dengar ada bekingan dibalik berooerasinya PT. SPM ini saya tidak peduli karena ini sudah menyangkut pencemaran lingkungan yang mengancam warga kami di pesisir sungai Kapuas,"ungkap Edy. Atas nama POM dan segenap masyarakat Melayu, Edy meminta Forkompimda turun tangan menindaklanjuti soal rencana beroperasinya PT. SPM ini. "Sekali lagi kami mohon kepada Forkompinda, khususnya aparat dengan segala kekuatan yang diberikan negara kepadanya segera turun tangan mengatasi persoalan ini. Jangan sampai masyarakat yang turun tangan karena dikhawatirkan berujung konflik karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan segelintir orang yang memanfaatkan kekayaan Inggis untuk memperkaya diri pribadi atau oknum pejabat tertentu," pungkas Edy. (rfk)