Puan Dorong Satu Komando Penanganan Bencana di Indonesia
Puan Maharani mendorong pemerintah menerapkan satu komando dalam penanganan bencana agar koordinasi kementerian, lembaga, dan daerah lebih terpadu.
Faktakalbar.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah memperkuat koordinasi penanganan bencana dengan menerapkan satu kepemimpinan atau satu komando yang mampu menyatukan langkah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Menurut Puan, langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat kesiapan nasional menghadapi berbagai ancaman bencana di Indonesia. Terlebih, Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik yang memiliki risiko tinggi terhadap gempa bumi, erupsi gunung api, hingga bencana hidrometeorologi.
Puan Dorong Penanganan Bencana Terpadu
Puan menyampaikan gagasan tersebut seusai rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Ia menilai penanganan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian atau lembaga saja. Diperlukan koordinasi yang jelas agar seluruh pihak dapat bergerak bersama ketika terjadi bencana.
DPR pun mendorong pemerintah menghadirkan kembali leading sector yang dapat mengoordinasikan kementerian dan lembaga dalam penanganan kebencanaan. Puan menyebut BNPB pernah menjalankan peran tersebut ketika dirinya berada di pemerintahan.
Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas
Selain persoalan koordinasi, Puan meminta pemerintah memastikan adanya standar perlindungan masyarakat yang berlaku di seluruh daerah rawan bencana.
Standar tersebut mencakup ketepatan penyampaian peringatan dini, kecepatan proses evakuasi warga ke tempat aman, serta ketersediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak.
Pemerintah juga diminta memastikan warga memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan. Sementara keluarga yang kehilangan penghasilan akibat bencana perlu mendapatkan penyangga kehidupan.
Masyarakat Diminta Perkuat Mitigasi Bencana
Puan juga menilai kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Masyarakat perlu mendapatkan edukasi secara berkelanjutan mengenai mitigasi bencana. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat membantu warga mengambil tindakan yang tepat ketika bencana terjadi sehingga risiko korban dapat ditekan.
Selain itu, masyarakat diminta mampu memverifikasi informasi yang diterima. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran informasi yang keliru dan memicu kepanikan ketika situasi darurat berlangsung.
Aktivitas Gunung Api Jadi Perhatian
Pernyataan Puan disampaikan di tengah meningkatnya aktivitas kebencanaan di sejumlah wilayah Indonesia.
Salah satunya erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang menyebabkan sebaran abu vulkanik ke sejumlah wilayah Pulau Jawa dan Sumatera serta sempat mengganggu aktivitas penerbangan.
BMKG mencatat sebaran abu vulkanik tersebut sebelumnya berdampak pada penutupan sementara delapan bandar udara. Sejumlah bandara kemudian kembali beroperasi setelah hasil verifikasi menunjukkan kondisi ruang udara dan landasan telah aman dari material vulkanik.
Selain Anak Krakatau, sejumlah gunung api lain juga tercatat mengalami erupsi atau peningkatan aktivitas, termasuk Gunung Semeru, Gunung Ili Lewotolok, Gunung Lewotobi Laki-laki, Gunung Ibu, dan Gunung Sinabung.
DPR Dorong Koordinasi Lintas Kementerian
DPR menilai penanganan kebencanaan, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla), membutuhkan keterlibatan lintas kementerian dan lembaga.
Puan menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara terpadu agar respons pemerintah lebih cepat dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dengan adanya satu kepemimpinan yang jelas, koordinasi pemerintah pusat, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diharapkan dapat berjalan lebih efektif, terutama ketika Indonesia menghadapi bencana yang terjadi secara bersamaan di berbagai wilayah.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
