Rapat Koordinasi TIMPORA Singkawang Perkuat Sinergi Pengawasan Wisatawan Mancanegara

Faktakalbar.id, SINGKAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Singkawang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing atau TIMPORA Singkawang di Hotel Swissbellin pada Kamis (7/5/2026). Langkah strategis ini diambil guna memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban daerah, khususnya di tengah eskalasi aktivitas pariwisata, budaya, dan investasi di Kota Singkawang. Baca Juga:  Kunjungan Wisatawan di Singkawang Melonjak Saat Idul Adha Sekretaris Daerah Kota Singkawang Dwi Yanti dalam sambutannya menyatakan bahwa Singkawang memiliki karakteristik unik sebagai kota toleran, pusat pariwisata, dan magnet investasi baru. Kehadiran fasilitas seperti Bandara Singkawang serta beragam destinasi wisata dipastikan mendongkrak mobilitas masyarakat, termasuk lonjakan angka kunjungan warga negara asing. "Singkawang adalah kota yang terbuka terhadap investasi dan kunjungan wisatawan mancanegara. Namun keterbukaan itu harus tetap diiringi dengan pengawasan yang baik agar keamanan dan ketertiban daerah tetap terjaga," ujar Dwi Yanti. Menurut Dwi Yanti, peran TIMPORA Singkawang sangat vital sebagai wadah koordinasi lintas sektor. Ia menekankan bahwa tanggung jawab ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak imigrasi semata. "Pengawasan orang asing bukan hanya tugas imigrasi, melainkan tanggung jawab bersama seluruh unsur terkait. Karena itu diperlukan sinergi, komunikasi, dan pertukaran informasi yang cepat dan efektif," ujarnya. Pemerintah Kota Singkawang juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat, terutama pemilik dan pengelola penginapan, untuk proaktif memantau pergerakan warga asing di lingkungan mereka. "Laporkan segera apabila terdapat aktivitas warga negara asing yang mencurigakan atau berpotensi mengganggu ketertiban umum. Pengawasan yang baik akan menciptakan rasa aman bagi masyarakat maupun wisatawan," katanya. Lebih lanjut, Dwi Yanti berharap kolaborasi pengawasan ini bisa diperketat hingga menyentuh tingkat kecamatan dan kelurahan. "Pengawasan harus dilakukan secara humanis namun tetap tegas, dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya masyarakat setempat," tambahnya. Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat Azriyal Zam menjelaskan bahwa Singkawang sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan nasional sangat rentan terhadap masuknya warga asing dengan berbagai motif kegiatan. "Kondisi ini tentu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah, namun di sisi lain juga membutuhkan pengawasan yang kuat untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah," ujarnya. Baca Juga:  Pergerakan Penumpang Bandara Singkawang Melonjak 20 Kali Lipat Sepanjang 2025 Azriyal memaparkan bahwa forum ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan instrumen krusial untuk deteksi dini dan penanganan potensi pelanggaran keimigrasian di lapangan secara terukur. "TIMPORA harus menjadi garda terdepan dalam membangun sistem pengawasan orang asing yang terintegrasi, cepat, dan responsif terhadap dinamika di lapangan," kata Azriyal. Ia menegaskan kembali pentingnya kerja sama sektoral lintas lembaga demi terwujudnya keamanan wilayah secara menyeluruh. "Diperlukan kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, TNI, Polri, instansi teknis terkait, hingga pengelola tempat penginapan agar pengawasan berjalan optimal," jelasnya. Melalui rapat koordinasi yang turut dihadiri oleh jajaran intelijen TNI, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta para lurah ini, diharapkan tercipta kesamaan persepsi dan peningkatan pertukaran data yang responsif terhadap dinamika keberadaan orang asing di Kota Singkawang. (*Red)