Uni Eropa Kucurkan Bantuan Banjir, Tokoh GAM Denmark Sentil Pemerintah RI: Rakyat Jadi Korban Kelalaian

Faktakalbar.id, BANDA ACEH – Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berbasis di Copenhagen , Denmark, Johan Makmur, mengumumkan kabar baik di tengah bencana yang melanda Sumatera. Baca Juga:  19 Hari Terlantar, Bendera Putih di Aceh Tampar Wajah Pemerintah Pusat: “Negara Kemana?” Ia menyatakan telah menerima respons resmi dari Uni Eropa yang menyetujui permohonan bantuan kemanusiaan darurat untuk korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Johan menyebutkan bahwa Uni Eropa mengalokasikan dana segar sebesar €100.000 atau setara hampir Rp2 miliar. Dana ini ditujukan untuk membantu sekitar 60.000 warga yang terdampak parah di tiga provinsi tersebut. “Johan Makmur menyebutkan bahwa Uni Eropa telah mengalokasikan dana sebesar €100.000 (hampir dua miliar rupiah) untuk bantuan kemanusiaan darurat kepada keluarga-keluarga yang terdampak banjir besar,” tulis keterangan resmi tersebut. Bantuan ini merupakan tambahan dari paket bantuan regional yang sebelumnya telah disalurkan Uni Eropa senilai €300.000 untuk Indonesia. Kritik Keras Respons Pemerintah Di balik kabar bantuan tersebut, Johan Makmur melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah Indonesia. Baca Juga:  Pengalihan Wilayah Aceh ke Sumut Dinilai Abaikan MoU Helsinki dan Sejarah Perdamaian Ia menilai, di saat bantuan internasional mulai mengalir, kondisi di lapangan justru memperlihatkan kegagalan pemerintah dalam menangani bencana secara cepat dan tepat. Johan menyoroti masih banyaknya daerah terisolasi yang belum tersentuh bantuan logistik, serta keengganan pemerintah menetapkan status bencana nasional yang dinilainya memperburuk keadaan. “Minimnya kehadiran dan perhatian pemerintah pusat maupun daerah, tidak ditetapkan bencana sebagai bencana nasional memperparah penderitaan rakyat,” tegas Johan. Ia menambahkan, birokrasi yang lamban membuat rakyat harus berjuang sendiri bertahan hidup tanpa logistik memadai. Menurutnya, situasi ini kembali menegaskan lemahnya perlindungan negara terhadap warganya saat krisis terjadi. “Di saat masyarakat membutuhkan tindakan nyata, yang terlihat justru lambannya birokrasi dan ketidakseriusan negara, sehingga rakyat kembali menjadi korban kelalaian penguasa,” pungkasnya. (Ra)