Wabup Sintang: Anggaran Desa Bukan Uang Pribadi Kalian

Faktakalbar.id, SINTANG - Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny , memberikan peringatan keras usai melantik empat Kepala Desa (Kades) terpilih di Balai Praja Kantor Bupat i Sintang , Rabu,(4/1/2026). Ia menegaskan agar para pemimpin desa tidak sekalipun menganggap dana desa sebagai harta milik pribadi. Florensius Ronny mengambil sumpah empat Kades baru tersebut untuk mengisi jabatan di wilayah masing-masing. Mereka adalah Lecok (Kepala Desa Tanjung Mawang), Rikhi Yakop (Kepala Desa Empunak Tapang Keladan), Agustinus (Kepala Desa Laman Raya), dan Yusnaini (Kepala Desa Nanga Serawai). Baca Juga:  Sekda Sintang Fokus Perbaiki Infrastruktur Serawai dan Ambalau Dalam amanatnya, Ronny meminta para Kades menanamkan pola pikir bahwa setiap rupiah yang mereka kelola adalah milik negara dan rakyat. Sikap ini menurutnya menjadi kunci keselamatan Kades dari jeratan hukum di masa depan. “Tanamkan bahwa uang yang kita kelola adalah uang negara dan uang rakyat. Dengan demikian, kita akan hati-hati dalam mengelolanya dan kita akan aman ke depannya,” ujar Ronny di hadapan para Kades. Lebih jauh, Ronny menyoroti potensi gangguan independensi Kades akibat tekanan orang-orang dekat. Ia melarang keras Kades tunduk pada keinginan tim sukses yang berpotensi menyalahi aturan penggunaan anggaran. “Jangan sampai terpengaruh oleh tim sukses atau orang dekat kita. Setiap anggaran harus kita pertanggungjawabkan dengan benar dan sesuai peraturan yang ada,” tegasnya. Ronny juga membuka jalur koordinasi langsung antara desa dan kabupaten. Ia meminta Kades proaktif melaporkan fasilitas publik yang rusak, seperti sekolah atau Poskesdes, agar pemerintah daerah bisa segera bertindak. Baca Juga:  Oknum Kades Aktif di Sintang Ditangkap Usai Curi Motor Warga Terakhir, Ronny menagih data valid mengenai warga miskin di desa. Data ini sangat krusial agar bantuan dari pemerintah benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, bukan yang salah sasaran. “Bupati Sintang sudah mengeluarkan Surat Edaran kepada Camat dan Desa, untuk mendata warga desa yang hidup dibawah garis kemiskinan. Kami mau data dari desa, berapa dan siapa, sehingga kami bisa memberikan solusi dan bantuan yang tepat sasaran,” pungkasnya. (*Sr)