Warga dan Tokoh Adat Datangi PT SBW, Protes PHK Sepihak Mantan Satpam

Faktakalbar.id, SANGGAU – Puluhan warga yang dipimpin oleh tokoh adat dan perangkat desa mendatangi gerbang masuk pabrik PT Sinar Borneo West (SBW) di Kecamatan Tayan Hulu, Senin (19/5/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan perusahaan sawit tersebut terhadap sepuluh mantan tenaga keamanannya. Aksi dimulai sekitar pukul 10.50 WIB. Massa yang terdiri dari eks satpam, Ketua Dewan Adat Dayak Tayan Hulu Heriyanto, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Temenggung Adat Desa Binjai, langsung memblokir akses menuju pabrik. Akibatnya, kendaraan pengangkut Tandan Buah Segar (TBS) milik koperasi mitra sempat tertahan. Baca Juga: Harisson Nyatakan Kalbar Siap Jalankan Kebijakan Pemerintah Pusat Terkait Penetapan Upah Minimum dan Penanganan Potensi PHK “Ini bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan. Perusahaan tidak punya itikad baik menyelesaikan persoalan ini secara manusiawi,” tegas Heriyanto, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Binjai. Tiga koperasi, yakni Pusaka Tanjung, Jurong Sawit, dan Pandan Wangi menyampaikan keberatan atas aksi ini karena distribusi sawit mereka terganggu. Namun massa tetap kukuh, menyatakan bahwa solidaritas terhadap sesama warga lebih penting daripada kelancaran logistik. Melihat situasi memanas, Polres Sanggau menginisiasi mediasi yang digelar di Mess GH PT SBW pukul 11.30 WIB. Kabag Ops Polres Sanggau, AKP PSC Kusuma Wibawa, memimpin langsung pertemuan yang juga dihadiri oleh Kasat Intelkam, Kasat Binmas, pihak Kejaksaan, Camat Tayan Hulu, serta manajemen perusahaan. Perusahaan menyampaikan bahwa PHK dilakukan karena eks satpam melanggar aturan kerja yang telah disosialisasikan sebelumnya. Namun warga menilai alasan tersebut tidak berdasar. “Kalau memang ada pelanggaran, kenapa tidak ada pembinaan dulu? Ini bukan tentara. Ini masyarakat sipil,” ungkap salah satu peserta aksi. Polisi mengimbau agar warga tidak melakukan pemortalan atau pemagaran lanjutan, dan menyarankan penyelesaian lewat jalur hukum. Mediasi berlangsung sekitar dua jam. Hasilnya, aksi dihentikan sementara, dan mediasi lanjutan akan dijadwalkan dengan difasilitasi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta direksi PT SBW. “Kami ingin masalah ini selesai tanpa konflik horizontal. Tapi kalau komunikasi tak dibuka, potensi gesekan terbuka lebar,” ujar AKP Kusuma Wibawa. Sebanyak 51 personel gabungan dari Polres dan tiga Polsek diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi. Hingga pukul 14.00 WIB, situasi berhasil dikendalikan. Namun tekanan publik terhadap PT SBW masih terus menguat. Masyarakat berharap perusahaan menunjukkan itikad baik, bukan sekadar alasan prosedural. (arya) Baca Juga: Menaker Yassierli: Jangan Anggap Buruh Hanya Obyek, Ajak Maju Bersama