19 Hari Terlantar, Bendera Putih di Aceh Tampar Wajah Pemerintah Pusat: "Negara Kemana?"

Faktakalbar.id, NASIONAL – Kibaran bendera putih kini menghiasi sepanjang jalan nasional Banda Aceh–Medan hingga pelosok Aceh Timur. Bukan sebagai tanda perdamaian, kain putih itu adalah simbol " menyerah " dan jeritan putus asa warga terhadap absennya negara setelah 19 hari dikepung bencana banjir yang melumpuhkan sebagian besar wilayah Sumatera. Hingga Senin (15/12/2025), penanganan bencana oleh pemerintah pusat dinilai berjalan sangat lamban dan tidak terkoordinasi. Ribuan warga di Aceh Tamiang, Aceh Timur, hingga Aceh Utara masih terisolir tanpa pasokan logistik yang memadai, listrik yang padam, hingga kelangkaan bahan bakar yang parah. Baca Juga:  Tembus Wilayah Terisolir, BNPB Maksimalkan Jalur Udara dan Darat Salurkan Bantuan Logistik di Sumut "Masyarakat di sini sudah tidak sanggup. Bendera putih ini tanda kami menyerah oleh keadaan," ungkap Zamzami, salah satu warga terdampak. Dapur umum swadaya yang didirikan warga kini mulai berhenti mengepul karena stok bahan makanan telah habis, memicu ancaman kelaparan massal. Negara Dinilai 'Ada dan Tiada' Kritik tajam datang dari Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman. Mantan Sekretaris BRR Aceh-Nias ini menyebut kehadiran negara dalam bencana kali ini nyaris tidak dirasakan oleh korban. Ia membandingkan respons saat ini dengan penanganan Tsunami 2004 yang jauh lebih masif. "Negara seperti ada dan tiada untuk Aceh. Tidak tampak pengerahan komponen cadangan negara secara masif untuk pencarian dan penyelamatan korban," tegasnya. Fakta di lapangan menunjukkan kegagalan manajemen krisis: PLN dinilai hanya bekerja prosedural tanpa solusi darurat (genset), Pertamina baru menyalurkan BBM di hari ke-10, dan tidak adanya jembatan udara logistik untuk menembus wilayah terisolir. Akibatnya, ekonomi warga lumpuh total dan harga kebutuhan pokok melambung tak terkendali. Ultimatum Status Bencana Nasional Lambannya respons Jakarta memicu kemarahan sipil. Juru Bicara Gerakan Rakyat Aceh Bersatu, Masri, memberikan ultimatum kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan status Bencana Nasional. Pemerintah daerah dinilai sudah angkat tangan menghadapi skala kerusakan yang begitu masif. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, gelombang protes dipastikan akan terjadi. "Seluruh gerakan sipil di Aceh akan bersatu untuk aksi di jalan pada 16 Desember 2025, menuntut pemerintah pusat menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional," ancam Masri. Pengibaran bendera putih ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah pusat. Di saat elit politik sibuk dengan agenda lain, rakyat di ujung barat Indonesia harus mengemis perhatian dunia internasional hanya untuk sekadar bertahan hidup. Baca Juga:  Istana Klaim Stok Pangan dan Obat Bencana Sumatera Cukup, Benarkah Distribusi Sudah Tembus ke Wilayah Terisolir? (*Mira)