Anggaran Infrastruktur Tak Lagi Terbesar, Kemana Arah Pembangunan Indonesia di Era Prabowo?

Faktakalbar.id, NASIONAL - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menandai pergeseran signifikan dalam alokasi anggaran negara. Berbeda dengan periode sebelumnya, kini infrastruktur tidak lagi menjadi pos pengeluaran terbesar. Fokus anggaran pemerintah saat ini dialihkan untuk membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memberantas kemiskinan, yang diwujudkan melalui alokasi di sektor pendidikan yang mencapai angka fantastis Rp 757,8 triliun. Baca Juga: APBN 2026 Tak Alokasikan Kenaikan Gaji PNS, Menkeu Sri Mulyani Ungkap Alasannya Besaran dana tersebut menjadikan alokasi ini sebagai anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Kebijakan ini kontras dengan pemerintahan sebelumnya yang selalu memprioritaskan anggaran infrastruktur untuk proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan tol hingga Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek Infrastruktur Strategis Tetap Berlanjut Meskipun terjadi pergeseran prioritas, pemerintah memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur raksasa yang strategis tetap berjalan. Beberapa proyek yang masih dalam perencanaan dan akan terus dilanjutkan antara lain Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dan Pembangunan Tanggul Pantai Utara Jawa (Giant Sea Wall). Baca Juga: APBN 2026: Anggaran Badan Gizi Nasional Lampaui Pertahanan, Fokus Utama pada Makanan Bergizi Gratis Hal ini tercermin dari alokasi belanja untuk Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 232,6 miliar, sebagaimana tertulis dalam buku III RAPBN 2026. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas, termasuk: Penyelenggaraan dan tindak lanjut Konferensi Infrastruktur Internasional. Koordinasi proyek strategis seperti Satgas Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, keberlanjutan IKN, Pembangunan Tanggul Pantai Utara Jawa, hingga program Tiga Juta Rumah. Pelaksanaan berbagai Instruksi Presiden (Inpres) terkait irigasi, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan konektivitas jalan daerah. Rincian Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum Di level teknis, Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR) mendapat alokasi belanja yang signifikan, yaitu sebesar Rp 118,5 Triliun. Penggunaan dana ini telah dipetakan secara jelas untuk mengubah fokus anggaran pemerintah ke arah yang lebih merata. Baca Juga: APBN 2026 Segera Diumumkan, Akankah Kesejahteraan ASN Jadi Prioritas Presiden Prabowo? Pembagian alokasi anggaran Kementerian PUPR adalah sebagai berikut: "Sebesar 62% direncanakan untuk mendukung prioritas nasional," seperti pembangunan bendungan, rehabilitasi irigasi, penyediaan air baku, pengendalian banjir, peningkatan konektivitas jalan, pembangunan SPAM dan SPAL-D, renovasi sekolah rakyat, serta peningkatan kompetensi SDM di bidang konstruksi. "Sementara 32,92% digunakan untuk mendukung prioritas lainnya," yang mencakup kegiatan seperti rehabilitasi prasarana strategis, penataan kawasan, serta penyelesaian prioritas Presiden dan penguatan infrastruktur dasar lainnya. (*Red)