Badan Penghubung Kalbar "Bungkam Seribu Bahasa" Soal Pengadaan Mobil Dinas Rp3,57 Miliar, Ada Apa?

Faktakalbar.id, NASIONAL – Sorotan tajam mengarah ke Badan Penghubung Daerah Kalimantan Barat (Kalbar). Hingga berita ini diterbitkan, Ketua Badan Penghubung Kalbar, Abdul Gani, tetap memilih untuk diam seribu bahasa dan enggan memberikan jawaban terkait pengadaan mobil dinas pejabat senilai Rp3,57 miliar. Padahal, Faktakalbar.id telah berulang kali berupaya mengkonfirmasi ulang sejak Senin (23/6), termasuk mencoba mengklarifikasi keberadaan kendaraan hibah yang seharusnya masih layak digunakan. Pembelian mobil dinas ini semakin memicu tanda tanya besar di tengah instruksi tegas Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan anggaran dan menjauhi praktik pemborosan. Masyarakat mulai mempertanyakan urgensi pengadaan kendaraan baru tersebut, mengingat informasi yang beredar bahwa Badan Penghubung Kalbar telah memiliki armada operasional yang memadai hasil hibah dari mantan gubernur sebelumnya. Baca Juga:   Badan Penghubung Kalbar Gelontorkan Rp3,57 Miliar untuk Mobil Dinas Pejabat, Padahal Sudah Ada Hibah Kendaraan Layak Pakai Protes dari Publik Reaksi publik tidak dapat dibendung dan mulai membanjiri media sosial. Beberapa warganet mengecam keras langkah Badan Penghubung Kalbar yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. "Pembelian kendaraan ini dinilai cuma untuk kenyamanan pejabat Kalbar, wooi sadar rakyat yang dibikin enak bukan kalian," tulis akun @rndxxx dengan nada geram di kolom komentar media sosial Faktakalbar.id, mencerminkan kekecewaan publik. M. Rifal, Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK) Kalbar, bahkan semakin geram dengan sikap bungkam Abdul Gani. "Ini tanda ada yang tidak beres. Kalau memang pembelian ini transparan, seharusnya bisa dijelaskan ke publik. Diamnya pejabat justru menimbulkan kecurigaan," tegas Rifal saat dihubungi Faktakalbar.id pada Kamis (26/6). Baca Juga:   Disebut Bungkam Soal Pengadaan Mobil Dinas Miliaran, Ketua Badko HMI Kalbar: Kami Organisasi Terhormat! Pola Pemborosan yang Terulang? Kontroversi pengadaan mobil dinas di Kalbar ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar juga sempat menuai kritik keras karena mengusulkan pembelian kendaraan dinas dengan nilai fantastis, lebih dari Rp15 miliar. Jika pola serupa terulang, di mana para pejabat terus menganggarkan pembelian kendaraan baru meskipun aset yang ada masih layak pakai, maka potensi pemborosan APBD semakin nyata. Pertanyaan besar yang kini harus dijawab adalah: apakah benar-benar ada kebutuhan mendesak untuk pengadaan mobil baru ini, ataukah ini hanyalah untuk memfasilitasi kenyamanan para pejabat Kalimantan Barat? Baca Juga:   Jalan Rusak di Kalbar Terbengkalai, Pemprov Malah Belanja Mobil Mewah (Dhn)