Berikut Beberapa Peran TNI dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA -  TNI akan memegang peran strategis dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dimulai pada 6 Januari 2025. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayor Jenderal Hariyanto, menegaskan bahwa TNI berkomitmen penuh untuk memastikan keberhasilan program yang digagas oleh pemerintah ini. Program MBG bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan. “TNI siap mendukung Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari sinergi dengan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hariyanto, Rabu (1/1/2025). Dalam pelaksanaannya, TNI akan memainkan peran penting mulai dari distribusi logistik hingga pemantauan pelaksanaan program di lapangan. Salah satu tugas utama TNI adalah mendukung distribusi bahan makanan ke wilayah-wilayah sasaran, termasuk daerah terpencil, untuk memastikan bantuan gizi dapat diterima secara merata oleh masyarakat. Selain itu, TNI juga akan terlibat dalam pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai lokasi. Fasilitas ini akan memproduksi makanan bergizi yang akan didistribusikan ke sekolah-sekolah dan ibu hamil. TNI juga akan membantu memantau dan mengevaluasi jalannya program agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Hariyanto menyebutkan bahwa 351 Kodim TNI Angkatan Darat, 14 Lantamal TNI Angkatan Laut, dan 41 Lanud TNI Angkatan Udara akan terlibat aktif dalam pelaksanaan program ini. Selain itu, sekitar 2.000 personel dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) telah direkrut dan dilatih untuk mendukung program MBG di seluruh Indonesia. “Jumlah personel ini disiapkan sesuai dengan daerah sasaran prioritas yang ditentukan pemerintah, dan dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan,” tambah Hariyanto. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyebutkan bahwa Program MBG dirancang untuk menjangkau jutaan penerima manfaat secara bertahap. Namun, hingga kini Dadan belum mengungkapkan detail lokasi pelaksanaan tahap awal program tersebut. “Saya lapor Presiden dulu,” ujarnya.