BNPB dan KLHK Dorong Percepatan Penanganan Karhutla di Kalbar

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK ) mendorong percepatan penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Baca Juga:   Rakornas Karhutla: Presiden Tegaskan Sanksi Pencabutan HGU bagi Pelaku Pembakaran Lahan Kepala BNPB Suharyanto bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Gubernur Kalbar Ria Norsan meninjau langsung titik-titik api melalui udara menggunakan helikopter pada Jumat (01/08/2025). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kondisi lapangan dan memberikan arahan strategis dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Gubernur Kalbar. “ Karhutla ini menjadi isu strategis dan atensi Presiden. Saya minta dibentuk satu tim beranggotakan 50 babinsa dari setiap kodim. Kalau kurang, bisa ditambah dari Polda. Karena ada laporan lahan yang sudah dipadamkan dibakar lagi malam harinya, ” tegas Suharyanto dalam rapat koordinasi tersebut. Menurut data Pemerintah Provinsi Kalbar, hingga 31 Mei 2025, luas karhutla telah mencapai 1.149,02 hektare dengan sebaran terdampak paling luas berada di Kabupaten Ketapang. Untuk mendukung penanganan karhutla, BNPB mengerahkan dua unit pesawat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), dua helikopter patroli, dan dua helikopter water-bombing. Tambahan satu pesawat cessna caravan juga dikerahkan pada 1–5 Agustus 2025. Berdasarkan pantauan BMKG dan laporan masyarakat per 31 Juli 2025, hujan ringan turun di sejumlah wilayah seperti Sanggau, Bengkayang, Sintang, Sambas, Sekadau, Singkawang, dan Pontianak. Sementara itu, tidak terdeteksi asap lintas batas dalam citra sebaran asap. Baca Juga:   Atasi Karhutla Jambi, BNPB Optimalkan Modifikasi Cuaca dan Pengeboman Air Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengimbau aparat keamanan untuk memberikan tindakan tegas terhadap pelaku pembakaran. “ Kami mohon ke Pangdam dan Kapolda agar tak segan-segan melakukan tindakan hukum. Tidak boleh lagi ada yang membuka lahan dengan cara membakar, ” ujarnya. Kunjungan ini juga dihadiri oleh Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, unsur Forkopimda Kalbar, serta kepala daerah kabupaten/kota. Kehadiran mereka menjadi bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mendampingi daerah menghadapi kondisi darurat karhutla. (fd)