BNPB Wakili Indonesia di Forum COPPER, Tekankan Integrasi Respon Pandemi dan Adaptasi Iklim

Faktakalbar.id, NASIONAL - Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) mewakili Pemerintah Indonesia dalam forum internasional "Communities in Pandemic Preparedness and Response (COPPER)". Kegiatan ini diselenggarakan oleh Global Fund dan EANNASO di Nairobi, Kenya, pada 27–29 Oktober 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat pembelajaran, kolaborasi, dan strategi komunitas dalam memperkuat sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan di berbagai negara. Baca Juga: Kepala BNPB Ajak Lemhannas Perkuat Budaya Sadar Bencana Demi Ketahanan Nasional BNPB diwakili oleh Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pencegahan, Pangarso Suryotomo, didampingi oleh Wahyu Khresna, mitra kerja dari Jaringan Indonesia Positif (JIP). Kehadiran delegasi Indonesia ini menunjukkan komitmen untuk memperkuat integrasi antara kesehatan masyarakat dan manajemen risiko bencana. Pelajaran dari Pandemi: Bencana Non-Alam Pandemi COVID-19 memberikan pelajaran berharga bahwa krisis kesehatan berskala global tidak dapat ditangani oleh sektor kesehatan semata. Menurut Pangarso, krisis semacam ini memerlukan pendekatan kebencanaan yang komprehensif dan kolaboratif. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pandemi termasuk dalam kategori bencana non-alam. Oleh karena itu, penanganannya dipimpin oleh BNPB melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Menurut Pangarso, pendekatan kebencanaan memungkinkan respons yang lebih menyeluruh, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga pemulihan pascabencana, dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat. Pengalaman Indonesia ini menjadi referensi pembelajaran bagi berbagai negara dalam pentingnya menjadikan kesiapsiagaan respon pandemi (PPR) sebagai bagian integral dari sistem penanggulangan bencana nasional. Baca Juga: Proyek IDRIP Resmi Ditutup, Kepala BNPB: Kapasitas Hadapi Gempa dan Tsunami Meningkat Ancaman Baru: Krisis Iklim dan Kesehatan BNPB juga menyoroti bahwa dunia saat ini tengah menghadapi krisis iklim yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan meningkatkan risiko bencana. Perubahan iklim global, yang ditandai dengan peningkatan suhu, pergeseran pola cuaca, dan bencana hidrometeorologi, turut memperluas penyebaran penyakit berbasis vektor seperti dengue, malaria, dan zoonosis. Oleh karena itu, kesiapsiagaan respon pandemi harus mempertimbangkan konteks krisis iklim. Pendekatan Adaptasi Perubahan Iklim (API) dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) perlu dikonvergensikan sebagai pendekatan terpadu untuk membangun ketangguhan masyarakat. 3 Rekomendasi Strategis BNPB Sebagai hasil pembelajaran dari forum internasional ini, BNPB mengusulkan tiga rekomendasi utama untuk memperkuat sistem ketahanan nasional dan global: Integrasi Pandemi dan Perubahan Iklim ke dalam Sistem Penanggulangan Bencana Nasional. Pendekatan ini mencakup seluruh fase, mulai dari kesiapsiagaan dan peringatan dini sebelum bencana, hingga tanggap darurat dan pemulihan pascabencana. Membangun Platform Terpadu Antar Lembaga. BNPB merekomendasikan pembentukan platform koordinasi nasional yang menghubungkan BNPB, Kementerian Kesehatan, dan jejaring komunitas untuk berbagi informasi real-time dan memastikan masyarakat menjadi mitra aktif. Penyusunan Panduan Evakuasi dan Rantai Pasok Logistik Kesehatan. Panduan ini diperlukan untuk menjamin akses cepat dan adil bagi masyarakat terhadap layanan kesehatan darurat dan bantuan penting selama krisis. Melalui partisipasi dalam kegiatan COPPER, Pangarso menegaskan bahwa ketangguhan tidak dibangun oleh satu negara, tetapi oleh solidaritas, sinergi, dan kepedulian antarbangsa. Baca Juga: BNPB dan BP Taskin Sepakat Bersinergi Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Terdampak Bencana (*Red)