Dalih Efisiensi Anggaran Rp800 Juta, Pemkab Kapuas Hulu Terancam Tunda Pilkades Serentak 2026
Faktakalbar.id, KAPUAS HULU -
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2026 terancam batal dilaksanakan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Kapuas Hulu
gagal menyediakan alokasi dana dalam APBD untuk memfasilitasi proses demokrasi di tingkat desa tersebut dengan dalih efisiensi anggaran.
Ketiadaan dana ini memengaruhi nasib pergantian kepemimpinan di 112 desa.
Ironisnya, total kebutuhan anggaran untuk menyelenggarakan Pilkades serentak di ratusan desa tersebut tercatat hanya sebesar Rp800 juta.
Baca Juga:
Aparat Gabungan Tertibkan 20 Mesin Pompa Tambang Emas Ilegal di Kapuas Hulu
Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)
Kabupaten Kapuas Hulu, Plaun Suka, mengonfirmasi ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mendanai agenda ini.
"Ini dampak dari efesiensi. Pemkab Kapuas Hulu sudah tidak mampu untuk menganggarkan lagi untuk Pilkades," kata Plaun Suka pada Rabu (4/3) Dikutip dari
Pontianakpost
.
Plaun Suka mengakui bahwa ketiadaan anggaran ini menimbulkan ketidakpastian di tingkat instansi pelaksana, meskipun tahapan pelaksanaan Pilkades sebenarnya sudah mulai dipersiapkan oleh pihak DPMD.
"Makanya kita bingung juga, apakah Pilkades serentak ini bisa dilaksanakan atau tidak pada tahun ini, karena anggaran kita tidak ada," ujarnya.
Kegagalan penyediaan anggaran ini akan berdampak langsung pada terjadinya kekosongan jabatan definitif di banyak desa dalam waktu dekat.
Sebagai solusi sementara, DPMD berencana menunjuk Penanggung Jawab (Pj) Kepala Desa selama enam bulan atau hingga Pilkades dapat diselenggarakan.
"Sebanyak 85 Kepala Desa di Kapuas Hulu habis masa jabatannya pada bulan April ini dan 27 orang Kepala Desa lainnya habis masa jabatannya di ada yang bulan Agustus maupun Desember 2026," ujar Plaun merinci tenggat waktu masa jabatan para Kades.
DPMD saat ini hanya bisa bergantung pada harapan agar ada solusi mendadak dari Pemkab Kapuas Hulu.
Di sisi lain, Plaun tetap memberikan imbauan antisipatif kepada masyarakat di desa-desa sasaran apabila Pilkades serentak ini secara mengejutkan tetap bisa berjalan.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi hingga memicu perselisihan.
“Hanya karena berbeda pilihan dalam pemilihan kepala desa ini nanti,” ucapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan di tengah dinamika politik tingkat desa, serta memberikan peringatan khusus kepada para pihak yang berkontestasi.
“Kepada calon Kades dan tim sukses, agar saling menjaga kondusifitas, sehingga Pilkades berlangsung aman dan damai,” ujarnya.
Pada akhirnya, Plaun menekankan pentingnya rekam jejak yang jelas dan integritas dalam memilih pemimpin, terlepas dari ketidakpastian jadwal pelaksanaannya saat ini.
“Siapa pun kades terpilih nanti, kita harapan masyarakat bisa mendukung sehingga pembangun di desa itu bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Baca Juga:
Tingkatkan Mutu Layanan, Dinkes Kapuas Hulu Monev RSUD dr. Achmad Diponegoro
(Nara)
Tag:
#DPMD Kapuas Hulu
#Pilkades Kapuas Hulu 2026
#krisis anggaran daerah
#efisiensi APBD
#Pilkades ditunda
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.