Dana APBD Cair Terlambat, PDAM Tirtawening Keluar Uang Talangan Rp 7,5 Miliar untuk Proyek Pembangunan Saluran Air Kotor

Faktakalbar.id, BANDUNG - Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Tirtawening Kota Bandung terpaksa menggunakan dana talangan sebesar Rp 7,5 miliar. Dana ini digunakan untuk percepatan pembangunan jaringan pipa air kotor. Langkah ini diambil karena dana penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung yang sudah dialokasikan belum bisa cair. Baca Juga: Bupati Sujiwo: Pembangunan PDAM Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kubu Raya Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Antaria Pulwan, menjelaskan bahwa dana tersebut baru dapat dicairkan pada Maret 2011. "Sedangkan pembangunan pipa air kotor harus selesai Maret, makanya PDAM menggunakan talangan," kata Pulwan, saat ditemui di ruang kerjanya. Menurut Pulwan, pembangunan harus segera diselesaikan untuk mengejar target agar dana hibah dari AusAID (Lembaga Bantuan Pembangunan Australia) tidak hangus. AusAID akan memberikan dana hibah senilai Rp 7,5 miliar untuk proyek pembangunan 1.500 titik sambungan air kotor di lima kecamatan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). "AusAID akan memberikan dana hibah untuk pembangunan saluran air kotor 1.500 titik di lima kecamatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan nilai proyek Rp 7,5 miliar," ujar Pulwan. Lebih lanjut, Pulwan menjelaskan bahwa AusAID hanya akan membayar sesuai dengan jumlah proyek yang sudah dikerjakan. "Jika bulan Maret baru selesai 1.000 sambungan maka dana hibah hanya akan ngocor untuk 1.000 sambungan, makanya PDAM harus mengejar target 1.500 sambungan agar AusAID membayar Rp 7,5 miliar," imbuhnya. Lima kecamatan yang menjadi sasaran proyek ini adalah Kiaracondong, Andir, Cibeunying Wetan, Cicadas, dan Lengkong. Baca Juga: Setelah Penggeledahan, Kejari Sintang Ungkap Potensi Kerugian Negara Rp5,5 Miliar di PDAM Tirta Senentang Melalui upaya ini, PDAM Tirtawening Kota Bandung berkomitmen untuk menyelesaikan proyek tepat waktu, memastikan masyarakat dapat segera menikmati fasilitas sanitasi yang lebih baik, sekaligus menjaga kepercayaan dari lembaga donor internasional. (*Red)