Data Tak Tepat Sasaran, 20 Ribu Peserta PBI BPJS Kesehatan Kapuas Hulu Dinonaktifkan

Faktakalbar.id, KAPUAS HULU - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menonaktifkan sekitar 20.000 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan pada tahun 2026. Langkah ini diambil menyusul adanya pembaruan data otomatis dari pemerintah pusat serta temuan penyaluran bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran karena diberikan kepada warga yang dikategorikan mampu secara ekonomi. Baca Juga: PR Besar BPJS Ketenagakerjaan Ketapang: Bupati Soroti Perlindungan Pekerja Informal dan Validasi Data Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, menjelaskan bahwa pengurangan data penerima PBI BPJS Kesehatan Kapuas Hulu ini terjadi akibat sinkronisasi sistem pusat. Selain pembaruan otomatis, verifikasi di lapangan menunjukkan banyak peserta PBI yang sebenarnya tidak masuk dalam kriteria warga kurang mampu. "PBI ini kan untuk warga yang kurang mampu. Nah kemarin itu ada pembaruan data secara otomatis dari sistem, ini jadi tantangan bagi kami untuk pendataan kembali," ujar Fransiskus. Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu akan segera melakukan validasi data ulang. Hal ini bertujuan agar kepesertaan PBI BPJS Kesehatan Pemkab Kapuas Hulu benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan layanan kesehatan gratis namun memiliki keterbatasan finansial. "Kemarin data di Kementerian Kesehatan itu ternyata orang yang mampu," tegasnya menambahkan. Fransiskus mengimbau bagi warga kurang mampu yang terdampak penonaktifan untuk segera melapor. Masyarakat dapat berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu guna mengaktifkan kembali kepesertaannya. Baca Juga: 11 Juta Peserta BPJS PBI Dinonaktifkan, Mensos Sebut 40 Ribu Orang Sudah Ajukan Reaktivasi Namun, ia mengingatkan bahwa akomodasi kepesertaan PBI dari daerah akan tetap disesuaikan dengan ketersediaan APBD. "Kita akan berusaha akomodir sesuai dengan kemampuan anggaran daerah," ucap Fransiskus. Sementara itu, Kepala Bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Kapuas Hulu, Joni Cahyadi, memaparkan rincian data kepesertaan di wilayah tersebut. Berdasarkan data terbaru, terdapat 78.568 peserta PBI BPJS yang bersumber dari APBN dan 37.139 peserta PBI BPJS yang ditanggung oleh Pemda. "Untuk PBI BPJS Kesehatan APBN dari Januari 2026 yang sudah dinonaktifkan sebanyak 6.812. Sementara PBI BPJS Kesehatan Pemkab yang dinonaktifkan ada sekitar 20 ribuan," ungkap Joni. Ia menjelaskan bahwa persoalan ini juga telah menjadi pembahasan serius di tingkat DPRD Kapuas Hulu. Joni mengakui pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat yang mendapati kartu BPJS mereka mendadak tidak aktif saat hendak digunakan. Ia menekankan bahwa sistem pembersihan data ini memang tidak melihat riwayat medis atau kondisi kesehatan peserta saat ini. "Penonaktifan kepesertaan tidak mempertimbangkan kondisi kesehatan peserta. Namun, masyarakat yang terdampak masih memiliki kesempatan untuk mengajukan reaktivasi kepesertaan," pungkas Joni. Diharapkan dengan validasi data yang lebih ketat, anggaran kesehatan daerah dapat terserap lebih efektif bagi warga miskin yang benar-benar membutuhkan jaminan kesehatan dari pemerintah. (*Red)