Diplomasi "Cek Tunai" Trump: Kedaulatan Greenland Ditawar Rp 1,6 Miliar per Kepala, Warga Menolak Jadi Komoditas

Faktakalbar.id, INTERNASIONAL – Pendekatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan periode kedua Presiden Donald Trump kembali menuai kontroversi global. Washington dilaporkan tengah merancang skema pembayaran tunai secara langsung kepada individu warga Greenland sebagai upaya "membeli" loyalitas dan memuluskan ambisi aneksasi wilayah otonomi Kerajaan Denmark tersebut. Langkah ini dinilai oleh para pengamat internasional sebagai bentuk diplomasi transaksional yang vulgar, di mana hak penentuan nasib sendiri ( self-determination ) sebuah bangsa direduksi menjadi sekadar kesepakatan jual-beli properti. Nominal Fantastis Demi Geopolitik Baca Juga:  P Diddy Kirim Surat ke Donald Trump, Minta Pengampunan Hukuman Penjara Berdasarkan laporan Reuters , Jumat (9/01/2026), Gedung Putih tengah membahas paket insentif finansial dengan angka yang berkisar antara US$ 10.000 hingga US$ 100.000 (sekitar Rp 1,6 miliar) per orang. Dengan populasi Greenland yang hanya sekitar 57.000 jiwa, AS diprediksi "hanya" perlu menggelontorkan dana sekitar US$ 6 miliar (Rp 101 triliun) angka yang relatif kecil bagi AS untuk menguasai wilayah strategis di Arktik. Manuver ini dilakukan tak lama setelah AS sukses melakukan operasi militer terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada awal Januari lalu. Momentum tersebut dimanfaatkan lingkaran dalam Trump untuk kembali mendorong agenda penguasaan Greenland demi mengamankan kekayaan mineral langka dan posisi militer strategis di kutub utara. Namun, pendekatan "diplomasi dolar" ini dikritik keras karena dianggap mengabaikan aspirasi politik warga lokal. AS seolah mengasumsikan bahwa identitas nasional dan kedaulatan dapat dipertukarkan dengan uang tunai instan. Greenland: Kami Bukan Barang Dagangan Rencana AS ini langsung memicu reaksi keras dari Nuuk, ibu kota Greenland. Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, menegaskan bahwa wilayahnya tidak terbuka untuk negosiasi jual-beli layaknya aset real estat. "Cukup sudah. Tidak ada lagi fantasi tentang aneksasi," tegas Nielsen, Minggu (4/1/2026). Pernyataan Nielsen mencerminkan kejenuhan warga Greenland yang terus-menerus dijadikan objek ambisi geopolitik negara adidaya. Meskipun terdapat sentimen keinginan untuk merdeka penuh dari Denmark, jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas warga Greenland tidak berminat menukar ketergantungan mereka dari Kopenhagen ke Washington, apalagi melalui mekanisme yang dianggap merendahkan martabat mereka sebagai entitas politik yang mandiri. Upaya AS ini dinilai berisiko menjadi bumerang diplomatik, memperburuk hubungan dengan sekutu NATO-nya, Denmark, serta memicu sentimen anti-Amerika di kawasan Arktik yang damai. Baca Juga:  Usai Tangkap Maduro, Trump Panggil Raksasa Minyak AS (*Mira)