Gedung DPR Kembali Normal: Anggota Dewan Langsung Gelar Rapat Anggaran

Faktakalbar.id, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR RI ) kembali memulai aktivitasnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (1/9/2025). Kegiatan ini berlangsung setelah gedung wakil rakyat tersebut menjadi pusat aksi unjuk rasa besar dari berbagai elemen masyarakat yang sempat berujung anarkis selama beberapa hari terakhir. Salah satu agenda utama yang digelar hari ini adalah Rapat Komisi I DPR yang membahas siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI). Baca Juga: Ironi APBN: Saat Anggaran Daerah Dipotong 25%, Anggaran DPR Melonjak Hampir 50% Sejumlah pimpinan dan anggota Komisi I telah hadir dan memulai kegiatan legislatif mereka di tengah situasi yang kembali kondusif. Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, yang turut hadir dalam rapat tersebut memberikan penjelasan singkat mengenai agenda yang dibahas. Menurutnya, pembahasan APBN merupakan sebuah siklus rutin yang mekanismenya harus berjalan sesuai jadwal. “APBN kan siklus, siklus harus pas mekanismenya. Apa yang dibicarain ya belum tahu kan dari sana,” kata Utut Adianto saat ditemui di kompleks parlemen. Selain Utut, beberapa anggota Komisi I DPR lainnya juga tampak hadir, di antaranya Dave Laksono, Sukamta, TB Hasanuddin, Gavriel Novanto, dan Andina Theresia Narang. Baca Juga: Gaji Anggota DPR Bebas Pajak? DJP Membantah, Namun Aturan Ini Ungkap Fakta Sebenarnya Kehadiran mereka menandai dimulainya kembali fungsi legislasi setelah sempat terganggu oleh dinamika di luar gedung. Tidak hanya Rapat Komisi I DPR, parlemen juga menjadwalkan agenda legislasi lainnya. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI direncanakan akan menggelar rapat untuk melanjutkan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Sebelumnya, sejak 25 Agustus 2025, kompleks parlemen dipadati oleh massa aksi yang menyuarakan berbagai tuntutan, salah satunya adalah penghapusan tunjangan fantastis bagi anggota dewan. Gelombang demonstrasi berlanjut pada 28 Agustus 2025, saat gabungan serikat buruh menuntut penghapusan sistem kerja alih daya ( outsourcing ) dan menolak kebijakan upah murah. Baca Juga: Logika Janggal Tunjangan Rumah DPR dari Adies Kadir Tuai Kritik Pedas Warganet Namun, aksi yang semula damai berubah menjadi ricuh pada sore hari dan berlanjut hingga 29 dan 30 Agustus 2025. Situasi ini bahkan mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menginstruksikan aparat keamanan agar mengambil tindakan tegas untuk memulihkan ketertiban. (*Red)