Hamas Desak Dunia Tekan Israel, Minta Komite Administratif Independen Segera Masuk Gaza

Faktakalbar.id, GAZA – Gerakan Perlawanan Islam Palestina ( Hamas ) mengeluarkan pernyataan tegas pada Sabtu (7/2), mendesak tokoh-tokoh internasional untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel. Desakan ini berkaitan dengan izin operasional bagi Komite Administratif Independen Palestina agar dapat segera bekerja di Jalur Gaza. Baca Juga: Hamas dan Israel Bebaskan Sandera dalam Perjanjian Gencatan Senjata Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyoroti lambatnya respons dari pihak-pihak terkait. Ia menilai bahwa kegagalan komunitas internasional, para mediator, serta Amerika Serikat dalam memfasilitasi masuknya komite tersebut ke Gaza telah berdampak buruk. Hal ini dianggap meruntuhkan kepercayaan terhadap berbagai upaya diplomatik yang bertujuan menjaga ketenangan dan mencapai perdamaian. Menurut Qassem, keberadaan dewan pemerintahan atau komite ini sangat vital untuk menstabilkan daerah kantong yang porak-poranda tersebut. Oleh karena itu, ia menantang semua pihak untuk tidak sekadar beretorika. "Membuktikan kredibilitas klaim mereka melalui langkah-langkah praktis," tegas Qassem. Langkah praktis yang dimaksud harus dimulai dengan memberikan akses penuh kepada komite tersebut untuk beroperasi di Gaza serta menjamin keberhasilan mandat mereka pada tahapan krusial berikutnya. Ancaman terhadap Proses Gencatan Senjata Dalam keterangannya, Qassem juga memberikan peringatan keras terkait kelanjutan negosiasi damai. Ia menilai dialog yang sedang berlangsung akan sia-sia jika agresi militer masih terjadi. "Pembicaraan gencatan senjata tidak ada artinya jika Israel terus melanjutkan operasi militer di seluruh Jalur Gaza," tambahnya. Ia menuding pemerintah Israel secara sengaja mengabaikan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, yang semakin memperkeruh situasi di lapangan. Mengenal Komite Administratif Pimpinan Ali Shaath Sebagai informasi, badan atau Komite Administratif Independen yang dimaksud adalah sebuah komite teknokratis yang dibentuk pada pertengahan Januari lalu. Pembentukan komite ini diinisiasi oleh tiga negara, yakni Mesir, Qatar, dan Turkiye, dengan tujuan khusus untuk mengelola tata kelola pemerintahan di Gaza selama periode transisi. Komite ini dipimpin oleh Ali Shaath, sosok yang dikenal sebagai insinyur veteran sekaligus mantan wakil menteri perencanaan di Otoritas Palestina. Rekam jejak Ali Shaath diharapkan mampu membawa manajemen yang profesional dalam memulihkan kondisi Gaza pascakonflik. Baca Juga: Tolak Gencatan Senjata dengan Hamas, Menteri Keamanan Israel Mundur dari Jabatan Status Terkini Kesepakatan Damai Situasi di Gaza saat ini masih berpegang pada kesepakatan gencatan senjata yang telah berlaku sejak 10 Oktober 2025. Pada fase awal, kesepakatan ini difokuskan pada pertukaran tahanan dan penyaluran bantuan kemanusiaan yang mendesak. Namun, terdapat usulan tahap kedua dari rencana perdamaian tersebut yang lebih komprehensif. Usulan ini menyerukan penarikan penuh militer Israel dari wilayah Gaza, pelucutan senjata, serta dimulainya proses rekonstruksi besar-besaran yang berada di bawah otoritas pemerintahan transisi atau komite yang telah dibentuk tersebut. (Natash)