Indonesia Gandeng Inggris Perkuat Penanganan Krisis Iklim

Faktakalbar.id, NASIONAL - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ( KLH/BPLH ) memperkuat langkah penanganan krisis iklim global. Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq , menggandeng Inggris melalui pertemuan bilateral dengan Perwakilan Khusus Inggris untuk Iklim, Rachel Kyte, di London, Jumat (23/1/2026) . Kedua negara sepakat mempererat kerja sama menyusul hasil konferensi COP30 di Belém, Brasil . Pertemuan ini bertujuan memastikan komitmen internasional berubah menjadi aksi teknis yang nyata bagi masyarakat . Menteri Hanif menilai hasil COP30 belum memberikan kemajuan kolektif yang cukup untuk mengatasi krisis iklim. Ia menuntut negara-negara maju memobilisasi pembiayaan yang lebih konkret, terutama untuk adaptasi dan penanganan kerugian akibat bencana . Baca Juga:  Masuk Lingkaran ‘Dewan Perdamaian’ Trump, Arah Politik Luar Negeri Indonesia Dipertanyakan “Dari perspektif kami, hasil COP30 di Belém belum memberikan tingkat kemajuan kolektif yang dituntut oleh krisis iklim. Secara khusus, kami berharap ada kemajuan lebih konkret dalam mobilisasi pembiayaan iklim,” tegas Hanif . Belajar dari Bencana Sumatra Menteri Hanif menjadikan bencana hidrometeorologi yang baru saja melanda Sumatra sebagai alarm keras bagi dunia. Ia memaparkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat kerugian lebih dari USD 3,1 miliar akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat . Hanif menyebut bencana tersebut menelan korban jiwa lebih dari 1.000 orang. Fakta tragis ini mendorong Indonesia untuk segera memperkuat sistem peringatan dini dan analisis risiko iklim . “Kehilangan nyawa yang tragis dan dampak ekonomi yang signifikan ini menegaskan perlunya segera memperkuat analisis risiko iklim, sistem peringatan dini, dan kapasitas kesiapsiagaan,” ujarnya . Dorong Solusi Berbasis Alam Pemerintah Indonesia menawarkan solusi berbasis alam atau Nature-based Solutions (NbS) sebagai strategi utama. Hanif meyakini pendekatan ini memberikan manfaat ganda, baik untuk mitigasi perubahan iklim maupun ketahanan masyarakat . Indonesia berkomitmen meningkatkan penerapan NbS, namun membutuhkan dukungan teknis dan data yang kuat. Hanif menekankan pentingnya mekanisme pembiayaan yang andal untuk menjamin keberlanjutan program tersebut . Baca Juga:  Kurangi Kontribusi Biaya, Indonesia Batal Terima Prototipe Jet Tempur KF-21 Kedua pihak juga menyepakati tindak lanjut konkret dari Nota Kesepahaman dengan Departemen Keamanan Energi dan Net Zero (DESNZ) Inggris. Kerja sama ini akan memprioritaskan pengembangan sistem karbon berintegritas tinggi serta peningkatan akses data spasial . “Kami percaya ini adalah momen penting untuk menerjemahkan komitmen bersama menjadi kerja sama konkret dan teknis,” pungkas Hanif. (*Sr)