Indonesia Pimpin Sidang Dewan HAM PBB ke-61, Menlu Sugiono Usung Misi ‘Kepresidenan Untuk Semua’

Faktakalbar.id, JENEWA – Indonesia resmi memimpin pembukaan Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa, Swiss, Senin (23/2/2026). Dalam forum internasional tersebut, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan komitmen Indonesia melalui misi "Kepresidenan Untuk Semua" guna memperkuat peran lembaga tersebut di tengah tantangan multilateralisme global yang kian berat. Baca Juga: Presiden Prabowo Ajak 12 Raksasa Investasi AS Perluas Rantai Ekonomi di Indonesia Dalam pidatonya, Sugiono menyoroti kondisi multilateralisme yang saat ini tengah berada di bawah tekanan besar akibat ketegangan geopolitik dunia. Ia menekankan bahwa posisi Indonesia sebagai pemimpin sidang merupakan tanggung jawab besar untuk merangkul seluruh pihak tanpa terkecuali demi keadilan kemanusiaan global. "Kepresidenan kali ini bukan hanya untuk Indonesia, ini adalah Kepresidenan Untuk Semua," kata Sugiono dalam Sidang Dewan HAM PBB tersebut, sebagaimana dipantau melalui siaran UN TV di Jakarta. Sugiono mengingatkan agar para anggota dewan tetap menjaga integritas lembaga dengan menghindari polarisasi yang tajam. Menurutnya, sikap selektif dalam menangani kasus-kasus HAM hanya akan merusak legitimasi dewan dan mengikis kepercayaan masyarakat internasional. Ia menilai kredibilitas dewan sangat bergantung pada konsistensi para anggotanya dalam menegakkan prinsip-prinsip HAM secara adil. "Tanggung jawab kita adalah memastikan ketegangan tersebut tidak semakin menggerus kredibilitas Dewan," ujarnya menegaskan di hadapan para delegasi dunia. Lebih lanjut, Sugiono mendorong agar gelaran Sidang Dewan HAM PBB menjadi momentum untuk memperkuat nilai imparsialitas, objektivitas, dan transparansi. Indonesia menyatakan kesiapannya untuk berperan sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai perbedaan pandangan melalui dialog yang konstruktif dan dengan mendengarkan aspirasi semua pihak secara saksama. "Sifat universal HAM seharusnya mempersatukan kita dalam tujuan, bukan memecah belah kita," tutur Sugiono. Ia menambahkan bahwa relevansi dewan di masa depan sangat bergantung pada ketegasan lembaga tersebut tanpa terpengaruh oleh politisasi atau sikap standar ganda dalam menangani isu-isu sensitif. Sidang ke-61 ini mencetak sejarah baru karena merupakan kali pertama Indonesia memimpin Dewan HAM PBB sejak badan ini dibentuk pada tahun 2006. Kepemimpinan secara teknis dijalankan melalui Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto R. Suryodipuro. Agenda persidangan utama ini dijadwalkan berlangsung cukup panjang, mulai dari 23 Februari hingga 31 Maret 2026. Baca Juga: Prabowo Tegaskan Status Nonblok Sambil Rangkul Amerika Selama masa kepemimpinannya, Indonesia telah menyiapkan sejumlah isu tematik strategis untuk dibahas secara mendalam. Isu-isu tersebut meliputi upaya pencegahan sunat perempuan, promosi budaya perdamaian, pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan, serta perlindungan hak-hak bagi penyandang disabilitas dan hak anak. Melalui tema-tema ini, Indonesia berupaya menunjukkan kepemimpinan nyata dalam isu-isu kemanusiaan global yang berdampak langsung pada masyarakat dunia. (*Red)