Judi Besar di Pantura: Prabowo Resmikan Badan Otorita untuk Proyek yang Diprediksi Butuh Tiga Periode Presiden
Faktakalbar.id, JAKARTA -
Presiden Prabowo Subianto
secara resmi melantik Laksamana Muda (Laksda) Didit Herdiawan sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa pada Senin (25/8/2025) pagi.
Dalam pelantikan yang sama, turut dilantik Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro yang akan menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Otorita.
Pembentukan badan baru ini menjadi jawaban atas rencana besar pemerintah untuk mengatasi persoalan banjir rob yang telah lama mengancam kawasan pesisir utara Jawa.
Baca Juga:
Komjen Eddy Hartono Kembali Pimpin BNPT, Dilantik Langsung oleh Presiden Prabowo
Kehadiran lembaga ini diharapkan dapat mengakselerasi penanganan dan memastikan keberlanjutan proyek strategis di Pantura.
Tugas Utama: Pembangunan Tanggul Laut Raksasa
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, beberapa waktu lalu telah mengonfirmasi rencana pemerintah untuk membentuk sebuah badan khusus.
Menurutnya, lembaga ini dibentuk untuk menjamin kelancaran proyek tanggul laut raksasa (
Giant Sea Wall
).
“Memang betul, hari Kamis kemarin kami sudah diberikan informasi oleh Pak Presiden langsung bahwa akan membentuk Badan Otorita. Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa,” kata Dody saat menghadiri Istigasah Kemanusiaan PCNU Demak di Jalan Pantura Demak-Semarang, Minggu (15/6) lalu.
Dody menjelaskan, pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa ini krusial agar pembangunan proyek masif tersebut tidak berhenti di tengah jalan, sekalipun terjadi pergantian kepemimpinan nasional.
“Enggak mungkin membangun tanggul laut dari barat sampai timur selesai dalam satu periode presiden. Bisa dua-tiga presiden mungkin baru selesai. Makanya diperlukan badan otorita sehingga walaupun presidennya sudah bukan lagi Pak Prabowo, tapi pekerjaan itu tetap jalan,” jelasnya.
Visi Jangka Panjang Lintas Periode Presiden
Pembangunan tanggul laut Pantura, menurut Dody, merupakan visi Presiden Prabowo Subianto sejak sebelum dilantik.
Baca Juga:
Prabowo Bentuk Badan Industri Mineral, Brian Yuliarto Dilantik Jadi Kepala
Proyek ambisius ini direncanakan akan membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan fokus prioritas pada wilayah kritis seperti Jakarta dan Semarang.
“Insyaallah Semarang, Demak, Pekalongan, Jepara, Rembang, akan jadi prioritas kami, sesuai dengan arahan Pak Presiden,” ujarnya.
Meskipun demikian, Dody mengakui bahwa realisasi proyek sebesar ini memerlukan proses yang panjang, mulai dari penganggaran di tingkat pusat hingga persetujuan dari DPR.
Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk bersabar.
“Insyaallah bukan omon-omon. Insyaallah itu akan terlaksana. Tapi mohon juga bersabar karena kami anggarannya dari waktu ke waktu juga sangat terbatas,” tegasnya.
Ia pun menyampaikan permohonan maaf atas penanganan yang mungkin dirasa lambat oleh masyarakat terdampak.
“Jadi ada prioritasnya sana-sini, tapi bukan berarti kami diam, tidak. Saya juga minta maaf terutama kepada Bapak Ibu yang terdampak karena kami lamban menanganinya. Tapi insyaallah kami akan tetap berjuang bersama-sama menyelesaikan segala permasalahan rob,” pungkasnya.
Baca Juga:
Prabowo Lantik Brian Yuliarto Pimpin Badan Industri Mineral, Lembaga Baru Pengelola Sumber Daya Alam
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.