Menteri Rini Ungkap Kabar Terbaru Pemindahan ASN IKN

Faktakalbar.id, NASIONAL - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini membagikan kabar terbaru mengenai rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah saat ini menjalankan proses penapisan atau penyaringan lembaga-lembaga yang akan pindah ke Kalimantan Timur. Rini menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi rutin dengan Otoritas IKN (OIKN). Proses penapisan ini bertujuan menentukan kementerian atau lembaga mana saja yang harus menempati IKN pada tahap awal. Baca Juga:  Menko AHY Dampingi Prabowo di IKN, Matangkan Konsep Smart City "Pemindahan ASN ke IKN, kami sudah koordinasi dengan OIKN, kita sudah siapkan penapisan lembaga-lembaga mana yang harus," ujar Rini di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026). Pemerintah menargetkan pemindahan sekitar 1.700 hingga 4.100 ASN berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Beleid tersebut memproyeksikan IKN menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028 mendatang. Kementerian Hitung Ulang Jumlah Pegawai Menteri Rini menegaskan bahwa kementerian perlu menghitung ulang jumlah pegawai yang akan berangkat ke IKN. Hal ini berkaitan dengan perubahan struktur kabinet yang saat ini berjumlah 48 kementerian di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. "Tentunya kami harus perhitungkan lagi. Kita sudah koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga untuk lihat lagi pegawai-pegawai mana saja yang memang bisa dipindahkan," imbuh Rini. Baca Juga:  Kejar Target 2028, Prabowo Koreksi Desain dan Fungsi Fasilitas Legislatif-Yudikatif IKN Pemerintah terus mematangkan rencana ini agar pemindahan ASN tidak mengganggu pelayanan publik. Penghitungan ulang tersebut memastikan kementerian dan lembaga baru memiliki data pegawai yang akurat sebelum proses relokasi fisik berlangsung. (*Sari)