Kapuas Hulu Sesuaikan Target Pendapatan dalam APBD 2026

Faktakalbar.id - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengajukan perubahan APBD 2026 dengan menyesuaikan target pendapatan, belanja dan pembiayaan berdasarkan kondisi keuangan daerah hingga Juni.

Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2026 disampaikan Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (18/8/2026).

Rapat tersebut berlangsung di Aula Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah dan kepala perangkat daerah.

Sejumlah pimpinan instansi vertikal, lembaga perbankan, BUMN dan BUMD serta undangan lainnya juga menghadiri rapat tersebut.

Perubahan APBD dilakukan sebagai bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah untuk menyempurnakan APBD murni Tahun Anggaran 2026.

Penyesuaian dilakukan dengan melihat perkembangan realisasi pendapatan dan belanja daerah hingga Juni 2026.

Kemampuan keuangan daerah juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun rancangan perubahan anggaran tersebut.

Komponen yang disesuaikan antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana bagi hasil dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Pemerintah daerah juga mengusulkan pergeseran alokasi belanja antarjenis maupun antarperangkat daerah sesuai kebutuhan.

Selain penyesuaian pendapatan dan belanja, perubahan APBD diarahkan untuk mengakomodasi sejumlah kebutuhan prioritas.

Kewajiban mendesak yang harus dilaksanakan perangkat daerah juga menjadi bagian dari pertimbangan perubahan anggaran.

“Perubahan APBD merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah untuk menyesuaikan anggaran dengan perkembangan kondisi serta kemampuan keuangan daerah,” demikian substansi penyampaian Bupati dalam rapat paripurna tersebut.

Setelah nota keuangan disampaikan, rancangan perubahan APBD akan memasuki tahapan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

Pembahasan tersebut menjadi ruang untuk menelaah kembali rencana perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebelum ditetapkan.