Kawal Rehabilitasi Aceh Utara, BNPB Pastikan Infrastruktur Dibangun Lebih Adaptif Bencana

Faktakalbar.id, ACEH UTARA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, memastikan proses Pemulihan Pascabencana Aceh Utara berjalan terarah dan ditangani oleh tenaga ahli yang kompeten. Fokus utama saat ini adalah percepatan pembangunan infrastruktur vital dan penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak agar pulih lebih tangguh. Baca Juga: Tinjau Lokasi Banjir Aceh Utara, Kepala BNPB Targetkan Pengungsi Bebas dari Tenda Sebelum Ramadan Dalam peninjauan pada Kamis (29/1/2026), Suharyanto menyusuri titik-titik kerusakan menggunakan motor trail untuk melihat kondisi riil di lapangan. Langkah ini diambil guna memastikan rekomendasi teknis pembangunan kembali infrastruktur sejalan dengan karakteristik geografis wilayah Aceh Utara yang rawan banjir. Salah satu prioritas perbaikan adalah jembatan gantung di Desa Sawang yang sempat terputus. Jembatan ini merupakan urat nadi distribusi ekonomi dan akses utama antarpermukiman. Pembangunan kembali diarahkan pada desain yang lebih adaptif dan kokoh untuk menghadapi potensi arus deras di masa depan. Selain jembatan, penanganan material lumpur dan sedimentasi di Desa Tumpok Blang serta Desa Babah Krueng juga dipercepat. Suharyanto menekankan bahwa pembersihan sisa bencana harus dilakukan secara terencana guna mencegah penyumbatan aliran sungai yang berpotensi memicu banjir susulan. Terkait kebutuhan tempat tinggal, pembangunan hunian sementara (huntara) kini memasuki tahap penyelesaian. Baca Juga: Cek Lokasi Banjir dan Longsor, Kepala BNPB: Penanganan Pascabencana Aceh Harus Tepat Sasaran Pemerintah mendorong penempatan huntara berada di zona aman atau di luar peta risiko bencana. Suharyanto memberikan instruksi khusus agar seluruh hunian sudah siap ditempati oleh masyarakat terdampak sebelum bulan suci Ramadan tiba. “Prosesnya sudah terarah dan semakin baik. Saya minta agar huntara ini dapat selesai sebelum bulan ramadan tahun ini,” jelas Suharyanto. Di Desa Paya Rabo Lhok, kondisi huntara dipastikan telah memenuhi standar kelayakan, termasuk akses air bersih dan fasilitas sanitasi. Pemulihan sektor hunian ini menjadi fondasi penting bagi ketahanan sosial dan ekonomi komunitas pascabencana. Kehadiran BNPB di lapangan menegaskan komitmen pemerintah dalam mensinergikan kekuatan pusat dan daerah. Pemulihan Pascabencana Aceh Utara tidak hanya bertujuan membangun kembali fisik bangunan, tetapi juga memperkuat ketahanan lingkungan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengambilan keputusan. (*Red)