Kemendagri Minta Pemerintah Daerah Lakukan Gerakan Menanam Tanaman

FAKTA KALBAR - Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) serius melakukan gerakan menanam terlebih bagi daerah yang kondisi wilayahnya cocok dilakukan penanaman komoditas. “Kalau memang daerahnya cocok (dilakukan penanaman) tolong diupayakan, karena saya paham ada daerah-daerah tertentu yang tidak cocok,” kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Senin 20 Mei 2024. Menurutnya, upaya ini penting untuk mengatasi kenaikan harga sejumlah komoditas seperti bawang merah dan cabai merah. Tomsi mengungkapkan ada 141 daerah yang mengalami kenaikan harga bawang merah dan belum melakukan gerakan menanam. Kondisi serupa juga terjadi di 121 daerah yang mengalami kenaikan harga cabai merah. Kemudian, ada pula 103 daerah yang mengalami kenaikan harga bawang merah dan cabai merah tapi belum melakukan gerakan menanam. Dia menjelaskan upaya pengendalian harga tak bisa hanya terus mengandalkan langkah layaknya pemadam kebakaran. Namun, perlu upaya yang terencana terus-menerus salah satunya melalui gerakan menanam. “Tidak bisa kita hanya mengeluh berkaitan dengan apa itu rantai distribusi, kemudian menyalahkan ini kan karena mau hari raya, hari raya setiap tahun, yang perlu kita persiapkan dengan baik,” ujarnya. Berdasarkan data yang dimiliki, Tomsi mengatakan gerakan menanam secara keseluruhan baru dilakukan oleh 258 daerah per 20 Mei 2024. Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemda dalam upaya mengendalikan harga. “Hanya separuh daerah yang melaksanakan gerakan ini,” jelas Tomis. Di lain sisi, Tomsi berharap Kementerian Pertanian dapat mendukung berbagai upaya gerakan menanam yang dilakukan daerah. Hal itu seperti dalam pemenuhan bibit, pupuk, teknologi, dan sebagainya. Dirinya juga berharap berbagai dukungan tersebut agar disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah berikutnya. Sebagai informasi, rapat tersebut dihadiri sejumlah narasumber di antaranya Deputi I Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, serta Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono. Selain itu, hadir pula secara daring narasumber dari kementerian dan lembaga lainnya. Mereka di antaranya perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, Satgas Pangan Polri, TNI, dan Kejaksaan Agung. Kegiatan tersebut juga diikuti secara daring oleh kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia.***