Kemenko Polkam Perkuat Tata Kelola Keamanan Hayati Melalui Rakor Konvensi Senjata Biologi

Faktakalbar.id, BOGOR - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ( Kemenko Polkam ) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri menggelar Rapat Koordinasi Tata Kelola dan Pelaporan Confidence Building Measures (CBM) Konvensi Senjata Biologi (BWC) Indonesia di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/03/2026). Baca Juga:  Menko Polkam Pimpin Apel Antisipasi Karhutla Riau di Pekanbaru Kegiatan ini bertujuan memastikan Indonesia memiliki sistem pertahanan dan tata kelola keamanan hayati yang mandiri. Pertemuan ini merupakan langkah konkret untuk mengakselerasi pemenuhan kewajiban internasional Indonesia dalam norma keamanan global. “Kita ingin memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pengikut dalam norma internasional, tetapi memiliki sistem pertahanan dan tata kelola keamanan hayati yang mandiri dan disegani,” ungkap Asisten Deputi Kerja Sama Multilateral Kemenko Polkam Adi Winarso saat membuka acara. Adi menjelaskan bahwa rakor ini menjadi tindak lanjut strategis dari rangkaian kegiatan pada Februari lalu. Dari hasil evaluasi, Indonesia dinilai perlu melakukan akselerasi karena saat ini baru memiliki National Contact Point (NCP), sementara dinamika ancaman biologi menuntut mekanisme koordinasi nasional yang lebih kokoh dan integratif. “Dari kedua rangkaian sebelumnya, kita sampai pada satu kesimpulan penting: Indonesia perlu melakukan akselerasi dalam pemenuhan kewajiban internasionalnya,” tambahnya. Mekanisme koordinasi tersebut nantinya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pertahanan, kesehatan, pertanian, hingga riset dan industri. Baca Juga:   Kemhan Pilih Skema Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi untuk Perkuat TNI AL Hal ini dilakukan untuk menghadapi ancaman biologi yang kian kompleks. “Rakor hari ini bertujuan untuk menghimpun masukan dari Bapak dan Ibu sekalian, baik dari perspektif kebijakan luar negeri, teknis kesehatan, intelijen keamanan, hingga praktisi biorisk. Hasil dari diskusi kita hari ini akan kami jadikan dasar untuk menyusun Rekomendasi Kebijakan Menko Polkam kepada kementerian dan lembaga terkait,” jelas Adi. Pemerintah Indonesia memandang CBM sebagai instrumen transparansi internasional yang vital guna membangun kepercayaan antarnegara pihak. Dalam kegiatan ini, dilakukan pula simulasi Tabletop Exercise untuk mengidentifikasi tantangan dalam pengumpulan data teknis serta koordinasi administratif agar penyusunan laporan CBM dapat dilakukan secara tepat waktu dan akurat. (FR)