Kepala BNPB Beri Pembekalan di Seskoad, Tekankan Sinergi dalam Sistem Penanggulangan Bencana

Faktakalbar.id, BANDUNG - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, memberikan kuliah umum dan pembekalan terkait penguatan sistem penanggulangan bencana kepada 282 Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LXVII. Agenda pembekalan ini dilangsungkan di Gedung Gatot Subroto Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), Kota Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (1/4/2026). Baca Juga:  BNPB dan Pemkab Relokasi 39 KK Korban Longsor Cilacap ke Huntara Desa Jenang Ratusan Pasis yang terdiri dari personel TNI Angkatan Darat (AD), TNI Angkatan Udara (AU), TNI Angkatan Laut (AL), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta perwakilan militer negara sahabat tersebut menerima materi mengenai inovasi dan kolaborasi nasional menuju Indonesia tangguh bencana. Suharyanto menegaskan bahwa BNPB terus memperkuat kerangka kerja dari tahap mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam paparannya, BNPB kini tengah fokus mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang berbasis teknologi. Salah satu inovasi utamanya adalah pembangunan Multi Hazard Early Warning System (MHEWS) yang didukung oleh pemasangan sensor, sirine, serta dashboard pemantauan berbasis real-time . Sistem peringatan dini banjir ini telah diimplementasikan secara terintegrasi di beberapa titik rawan, termasuk di Bekasi dan Banda Aceh, untuk memantau tinggi muka air dan curah hujan. "Para Pasis disini nantinya akan menjadi pemimpin, maka kita harus meningkatkan kapasitas dan sinergi bersama dalam menghadapi potensi risiko bencana di daerah masing-masing," ujar Suharyanto. Lebih lanjut, Suharyanto memaparkan skema penanganan dalam situasi tanggap darurat. Pemerintah secara masif mengerahkan personel, alat berat, hingga dukungan udara berupa helikopter untuk mempercepat distribusi logistik dan operasi kemanusiaan. Memasuki fase pascabencana, BNPB membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) untuk mengebut pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), serta menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) agar warga dapat beraktivitas normal kembali. Baca Juga:  Kepala BNPB Suharyanto Minta BPBD Punya Wewenang Penuh Antisipasi Bencana Nataru Suharyanto menyoroti bahwa kolaborasi lintas sektor yang melibatkan TNI, Polri, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan penanganan krisis. "Semua sekarang sudah harus mulai memahami pentingnya sinergi dari berbagai pemangku kepentingan dalam hal penanggulangan bencana, dengan begitu kita dapat memperkuat sistem penanggulangan bencana di Indonesia," kata Suharyanto. Kolaborasi di lapangan tersebut telah membuahkan hasil nyata, terutama di kawasan yang rawan mengalami kelangkaan pangan akibat anomali cuaca. "Salah satu sinergi nyata, BNPB bersama TNI telah berhasil membangun gudang logistik di Sinak dan Agandugume di Papua, sekarang warga disana sudah tidak lagi khawatir lagi apabila cuaca ekstrem yang bisa menyebabkan gagal panen, alhamdulillah ini sangat berguna disana," tambah Suharyanto. Untuk meminimalisasi ancaman bencana hidrometeorologi, pemerintah juga melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna menekan potensi curah hujan penyebab banjir dan tanah longsor. BNPB menggarisbawahi bahwa tantangan utama saat ini bukan sekadar urusan teknis operasional, melainkan juga terkait peningkatan literasi kebencanaan dan kesiapan masyarakat dalam merespons peringatan dini. (*Red)