Kepala BNPB Desak Pemkab Lumajang Percepat Relokasi Warga Terdampak Erupsi Semeru di Dusun Sumbersari

Faktakalbar.id, LUMAJANG – Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam penanganan pascaerupsi Gunung Semeru. Salah satu fokus utama saat ini adalah mendorong percepatan proses relokasi warga terdampak yang bermukim di zona rawan. Baca Juga: Update Pascaerupsi Gunung Semeru: Pengungsi Mulai Pulang, 187 Pendaki Ranu Kumbolo Selamat Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, mendesak pemerintah daerah agar segera menentukan lokasi hunian baru yang aman bagi masyarakat Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, yang masih memiliki tempat tinggal namun berada di area berbahaya. Hal tersebut disampaikan Suharyanto saat meninjau langsung lokasi terdampak di Dusun Sumbersari, didampingi oleh Bupati Lumajang Indah Amperawati, pada Selasa (25/11/2025). Sebelumnya, muncul wacana pemindahan warga ke Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, yang dinilai aman. Namun, usulan tersebut menghadapi kendala karena belum sepenuhnya disetujui masyarakat. Alasannya, lokasi tersebut dianggap terlalu jauh dari lahan pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian utama warga. Menyikapi hal ini, Suharyanto meminta jajaran pemerintah daerah untuk melakukan pendataan ulang secara presisi terhadap warga yang rumahnya hancur. Baca Juga: Status Gunung Semeru Naik Jadi Awas, 300 Warga Lumajang Mengungsi Ia menekankan pentingnya pendekatan persuasif melalui dialog dan musyawarah. “Arahan saya, untuk relokasi coba data lagi Pak Kalak dan Bu Bupati kalau benar-benar hilang rumahnya sampaikan, mungkin opsi pertama kita cari tanah relokasi meskipun jauh tapi di sana terbukti aman. Ini yang harus diprioritaskan pemerintah pusat dan daerah,” ujar Suharyanto. Selain lokasi yang disediakan pemerintah, Kepala BNPB juga membuka opsi alternatif. Masyarakat diperbolehkan mengusulkan lahan milik kerabat atau keluarga sebagai lokasi relokasi warga terdampak, asalkan aspek keamanannya terjamin. “Coba dihitung lagi kalau memang nanti ternyata tidak bisa masuk ke relokasi yang lama ada tempat yang baru, ya boleh dan betul-betul dipastikan aman ya dan Bu Bupati yang menyediakan lahannya untuk 221 warga yang terdampak di Dusun Sumbersari,” tegasnya. Terkait masa tanggap darurat, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang selama tujuh hari ke depan. Fokus utama tetap pada pemenuhan logistik dan kebutuhan dasar pengungsi. “Tanggap darurat masih berjalan dan masyarakat tidak ada yang mengungsi permanen jumlahnya fluktuatif, kalau malam banyak dan siang mereka ke rumah masing-masing untuk bersih-bersih,” lanjut Suharyanto. Dalam kunjungan tersebut, aspek mitigasi teknologi juga menjadi sorotan. Suharyanto menginstruksikan perbaikan dan pembaruan perangkat Early Warning System (EWS) serta CCTV yang rusak akibat erupsi. “EWS juga dan CCTV kalau gunungnya sudah reda, dan bisa naik dipasang lagi itu mungkin kalau yang lama itu sudah tidak update tingkat keamanannya kurang bagus itu dibuatkan lagi yang lebih aman agar kalau ada guguran awan panas itu aman,” jelasnya. Untuk jangka panjang, BNPB mengusulkan skema Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascatanggap darurat. Salah satu gagasan strategisnya adalah pembangunan pos pengungsian terpusat yang multifungsi. “Tapi pengungsian terpusat ini coba didesain yang baik jangan hanya seperti hanggar atau gudang, tapi lebih ke gedung serbaguna yang bisa digunakan apabila tidak ada bencana difungsikan dengan kegiatan lain seperti sekolah atau tempat pertemuan,” harap Suharyanto. Menutup rangkaian kunjungan kerjanya, Kepala BNPB menyempatkan diri berdialog dengan 159 warga di pos pengungsian SMPN 02 Pronojiwo. Ia memberikan dukungan moril sekaligus memohon kooperatif masyarakat dalam menentukan lokasi relokasi demi keselamatan bersama di masa depan. Baca Juga: Status Awas Semeru: Lumajang Tetapkan Tanggap Darurat, Ratusan Warga Bertahan di Pengungsian (*Red)