Korupsi PLTU Kalbar: Kortas Tipikor Polri Periksa 65 Saksi dan 5 Ahli

Faktakalbar.id, JAKARTA - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Kortas Tipikor ) Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap 65 saksi dan lima ahli untuk mendalami kasus dugaan korupsi proyek pembangunan PLTU 1 Kalimantan Barat periode 2008-2018. Kasus ini diduga telah merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah dan puluhan juta dolar AS, Jumat (17/10/2025). Baca juga:   Ini Sosok Fahmi Mochtar, Eks Petinggi PLN di Balik Status Tersangka Korupsi PLTU 1 Kalbar Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Totok Suharyanto , menyatakan bahwa proses pemeriksaan tambahan terhadap para saksi telah dimulai sejak Senin, 13 Oktober 2025. "Saat ini sudah mulai pemeriksaan tambahan untuk saksi . Rencananya akan kita periksa 65 saksi . Dari Senin kemarin [13 Oktober 2025] sudah diperiksa ," ujar Totok saat dihubungi. Totok menjelaskan saksi merupakan pihak yang dapat memberikan keterangan penting mengenai apa yang mereka dengar, lihat, atau alami sendiri terkait proyek tersebut. Namun , ia belum merinci identitas para saksi yang akan diperiksa . Selain saksi , penyidik juga akan meminta keterangan dari lima orang ahli yang berasal dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( LKPP ), Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ), perusahaan rekayasa , pengadaan dan konstruksi (engineering, procurement, and construction - EPC), serta ahli keuangan negara. Dalam perkara ini, Kortas Tipikor Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Direktur Utama PLN periode 2008-2009, Fahmi Mochtar ; Presiden Direktur PT Bumi Rama Nusantara (BRN), Halim Kalla ; Direktur Utama PT BRN berinisial RR; dan Direktur PT Praba Indo Persada berinisial HYL. Baca Juga:  Polri Ungkap Alasan Belum Tahan 4 Tersangka Korupsi PLTU Kalbar Kortas Tipikor menerima laporan hasil perhitungan kerugian negara akibat mangkraknya proyek PLTU Kalbar ini yang mencapai US$62,4 juta dan Rp323 miliar . Angka tersebut merupakan total anggaran yang telah dikeluarkan untuk proyek yang pembangunannya terhenti sejak 2016. Para tersangka akan dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. (ra)