Masuk Lingkaran 'Dewan Perdamaian' Trump, Arah Politik Luar Negeri Indonesia Dipertanyakan

Faktakalbar.id, INTERNASIONAL – Keputusan Pemerintah Indonesia untuk resmi bergabung dengan "Dewan Perdamaian" ( Peace Council ) inisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu perdebatan serius mengenai konsistensi prinsip politik luar negeri "Bebas Aktif". Langkah ini diambil di saat negara-negara Eropa justru kompak menolak undangan tersebut, memunculkan tanda tanya besar mengenai posisi tawar Jakarta di mata Washington. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui pernyataan resminya mengonfirmasi bahwa Indonesia berdiri bersama negara-negara Timur Tengah dalam inisiatif ini. "Menteri Luar Negeri Republik Turkiye, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian," tulis Kemenlu dalam unggahan media sosial X, Kamis (22/1/2026). Baca Juga:  Trump Naikkan Tarif 8 Negara Eropa Terkait Greenland Dominasi Kroni Trump dan Keraguan Independensi Kritik tajam mengarah pada struktur dewan yang sangat "Amerika-sentris" dan dipenuhi lingkaran dalam Trump. Dewan eksekutif organisasi ini dipimpin langsung oleh Trump, dengan anggota yang mencakup menantunya, Jared Kushner, utusan khusus Steve Witkoff, hingga Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Komposisi ini dikhawatirkan bias dan hanya melayani kepentingan geopolitik AS ketimbang solusi perdamaian yang objektif. Meskipun Pemerintah RI berdalih langkah ini untuk rekonstruksi Gaza, publik mempertanyakan efektivitas bergabung dalam blok yang dijauhi oleh sekutu tradisional Barat lainnya. Kemenlu sendiri menyatakan bahwa langkah selanjutnya adalah penandatanganan dokumen resmi. "Dan menegaskan kembali komitmen negara mereka untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi, sebagaimana dimuat dalam Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza dan didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803," lanjut pernyataan Kemenlu . Biaya Mahal dan Risiko Geopolitik Sorotan lain tertuju pada beban finansial dan implikasi "pemerintahan transisi" yang disebutkan. Bergabungnya Indonesia dalam dewan yang bertujuan mengatur pemerintahan transisi di Gaza berpotensi menyeret Indonesia ke dalam pusaran konflik intervensi asing, alih-alih sekadar misi kemanusiaan. Terlebih, muncul kabar bahwa keanggotaan dalam dewan eksklusif ini menyaratkan komitmen dana yang fantastis (disebut mencapai belasan triliun rupiah dalam isu yang beredar), sebuah angka yang ironis di tengah kebutuhan domestik yang mendesak. Pemerintah menekankan bahwa tujuan resolusi ini mulia, yakni untuk membuka jalan bagi keamanan dan stabilitas bagi semua negara dan rakyat di kawasan tersebut. Namun, ujian sebenarnya bagi diplomasi Indonesia baru saja dimulai: Apakah Jakarta mampu mewarnai kebijakan Dewan Perdamaian agar benar-benar membela Palestina, atau hanya menjadi stempel legitimasi bagi ambisi Donald Trump di Timur Tengah? Baca Juga:  Menlu Denmark Tegas Tolak Ide Trump Beli Greenland: Tak Hormati Integritas Wilayah (Mira)