Otoritas Nepal Menerjunkan Militer, 19 Orang Tewas dalam Bentrokan Demonstrasi

Faktakalbar.id, INTERNASIONAL - Otoritas Nepal mengerahkan personel militer pada Senin (8/9/2025) menyusul bentrokan berdarah antara pengunjuk rasa dan polisi. Peristiwa ini terjadi dalam demonstrasi anti-korupsi dan penolakan pemblokiran media sosial yang mengakibatkan 19 orang tewas. Menurut laporan harian Himalayan Times , keputusan pengerahan militer diambil setelah para pengunjuk rasa berhasil menerobos "wilayah terlarang" dan merangsek masuk ke kompleks Parlemen Federal. Baca Juga: Fakta di Balik Kericuhan Demonstrasi Mahasiswa di Bandung Kejadian ini memicu pemberlakuan jam malam di sejumlah wilayah. Laporan dari Kathmandu Post menyebutkan, setidaknya 347 orang terluka, di mana puluhan di antaranya berada dalam kondisi kritis. Berbagai rumah sakit dilaporkan penuh akibat banyaknya korban. Pihak berwenang sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai jumlah korban tewas. Di tengah situasi tegang, Menteri Dalam Negeri Nepal, Ramesh Lekhak, menyatakan pengunduran dirinya. “Saya bertanggung jawab penuh atas tindakan keras pihak berwajib dalam unjuk rasa,” katanya, dilansir dari Himalayan Times. Petugas rumah sakit mengkonfirmasi bahwa 17 orang meninggal di beberapa fasilitas kesehatan di Kathmandu. Sementara itu, dua korban lainnya yang ditembak di Itahari, juga tewas setelah dirawat di Sunsari. Dengan demikian, total korban tewas kini mencapai 19 orang. Baca Juga: Media Rusia Soroti Demo Ricuh di Indonesia, Duga Ada Campur Tangan Asing dan George Soros Demonstrasi Anti-Korupsi dan Pemblokiran Media Sosial Dalam demonstrasi yang memanas, para pengunjuk rasa yang sebagian besar dari "Generasi Z" mendobrak barikade polisi dan memanjat pagar kompleks parlemen di Kathmandu. Sebagai respons, pihak keamanan menembakkan gas air mata dan meriam air. Padahal, para pengunjuk rasa sebelumnya berjanji akan melakukan protes secara damai. Protes terjadi di berbagai kota di Nepal, termasuk ibu kota Kathmandu, Pokhara, Butwal, dan Biratnagar. Mereka mengecam maraknya korupsi di pemerintahan dan kebijakan pemblokiran media sosial. Sebelumnya, Nepal memblokir sejumlah platform media sosial besar karena para pengelola tidak mendaftarkan aplikasi mereka kepada pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Nepal memberlakukan larangan ini setelah memberikan waktu tujuh hari sejak 28 Agustus bagi para pengelola untuk mendaftar. Baca Juga: Demo Solo Ricuh: Seorang Reporter dan Pengemudi Ojol Diduga Terluka Akibat Peluru Karet Akibatnya, platform seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X (Twitter), Reddit, dan LinkedIn terkena dampaknya. Pemerintah Nepal menjamin akan mencabut pemblokiran ini jika para pengelola platform mendaftarkan aplikasi mereka. Kebijakan ini menuai kecaman dari partai oposisi utama di Nepal. (*Red)