Paska Kematian Yahya Sinwar, Hamas Diprediksi Akan Pilih Pemimpin Baru dari Luar Gaza

INTERNASIONAL -  Setelah kematian Yahya Sinwar pada 16 Oktober 2024 akibat serangan Israel, Hamas kini berada di persimpangan untuk menentukan arah kepemimpinan barunya. Sinwar, yang dikenal sebagai otak di balik serangan besar Hamas pada 7 Oktober 2023, merupakan sosok kunci yang berhasil mengkonsolidasikan kekuatan politik dan militer Hamas di Gaza. Kini, para analis memprediksi bahwa organisasi militan ini akan segera menunjuk pengganti dari luar Gaza, memperhitungkan keseimbangan strategis di tengah perang yang masih berkecamuk. Menurut laporan, Khalil Al-Hayya, yang merupakan wakil Sinwar, kemungkinan besar akan menjadi pemimpin sementara. Hayya, yang kini bermarkas di Qatar, juga dikenal sebagai negosiator utama Hamas dalam pembicaraan gencatan senjata. Namun, para pakar meyakini bahwa struktur kepemimpinan Hamas akan dirombak menjadi dua posisi terpisah satu bertanggung jawab atas urusan militer, sementara yang lain mengurus agenda politik dan hubungan internasional. Mohammad Sinwar, saudara Yahya, juga disebut-sebut akan memainkan peran lebih signifikan dalam urusan militer Hamas. Mohammad, seorang komandan veteran Brigade Qassam, selama ini jarang tampil di depan publik dan telah bertahun-tahun menjadi target utama Israel. "Iran adalah sekutu terkuat Hamas yang mendukung dengan dana dan senjata. Persetujuan mereka akan menjadi faktor kunci dalam penunjukan pemimpin baru," kata Ashraf Abouelhoul, seorang analis Palestina dari surat kabar Al-Ahram, Mesir Jumat(19/10). Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut pembunuhan Sinwar sebagai pencapaian penting, tetapi menegaskan bahwa operasi militer Israel akan terus berlangsung hingga semua sandera Israel dibebaskan. "Kami tidak akan berhenti sampai semua sandera kembali dengan selamat," ujarnya dalam sebuah pernyataan pada Kamis, (17/10). Namun, para pengamat memperkirakan Hamas akan berusaha mempertahankan tuntutan inti dalam perundingan gencatan senjata, termasuk penarikan mundur pasukan Israel dari Gaza dan penghentian total operasi militer. Meski begitu, diprediksi Hamas dapat menunjukkan fleksibilitas dalam hal pertukaran sandera dengan tahanan Palestina yang berada di penjara Israel. Dalam perundingan gencatan senjata, Dewan Syura Hamas yang berbasis di Qatar akan memiliki wewenang penuh untuk menunjuk pemimpin baru. Dewan ini mewakili seluruh anggota Hamas yang tersebar di Jalur Gaza, Tepi Barat, penjara Israel, dan diaspora Palestina. Dengan terpecahnya kepemimpinan dan terputusnya komunikasi langsung dari Qatar ke lapangan, kendali penuh saat ini diduga berada di tangan Brigade Qassam, sayap militer Hamas. Menurut Akram Attallah, seorang analis Palestina, "Sayap militer kemungkinan akan menghormati otoritas Al-Hayya meskipun ia berada jauh dari Gaza." Kamis (17/10) Kini, dengan tekanan yang terus meningkat dari serangan Israel dan dinamika geopolitik kawasan, Hamas harus menentukan strategi yang tidak hanya melibatkan aspek militer, tetapi juga pertimbangan diplomatik yang melibatkan Iran dan negara-negara Teluk seperti Qatar. Ketegangan di Gaza terus meningkat dengan jumlah korban yang mencapai lebih dari 42.000 jiwa menurut otoritas Palestina. Seiring transisi ini, Hamas menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan struktur organisasinya dan mencapai kesepakatan gencatan senjata yang dapat mengakhiri konflik di Gaza. (RD)