Prabowo Bongkar Skenario Asing di Balik Kerusuhan Demo

Faktakalbar.id, NASIOAL - Prabowo Subianto mengungkap adanya keterlibatan pihak luar yang merancang skenario kerusuhan dalam sejumlah aksi demonstrasi di Indonesia. Presiden menegaskan bahwa kekuatan asing mengendalikan kelompok-kelompok tertentu untuk menciptakan instabilitas nasional. Pernyataan keras ini ia sampaikan di hadapan para pejabat daerah saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (2/2/2026). “Jadi kelompok-kelompok ini, sadar atau tidak sadar, saya yakin mereka dikendalikan oleh kekuatan asing. Yakin saya, yakin saya, dan saya punya bukti,” tegas Prabowo. Baca Juga:  Prabowo Sebut Swasembada Pangan Syarat Kemandirian Bangsa Prabowo menggarisbawahi bahwa pemerintah menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapat. Namun, ia mendeteksi adanya penumpang gelap yang tidak mengharapkan penyampaian aspirasi, melainkan menargetkan kehancuran struktur sosial dan ekonomi bangsa. “Sedikit-sedikit mau demo. Demo boleh, tapi dia (kekuatan asing) tidak berharap demo, dia berharap kerusuhan dan kerusuhan itu mencelakakan bangsa dan negara. Kerusuhan mencelakakan bangsa dan negara,” tambahnya. Ancaman Pidana bagi Perusuh Dalam forum strategis tersebut, Kepala Negara memperingatkan para pelaku anarkisme. Aparat keamanan akan menindak tegas setiap tindakan yang mengarah pada perusakan fasilitas umum dan penggunaan bahan peledak, karena hal tersebut menghambat iklim investasi dan pembangunan. “Bakar-bakar, bom molotov, saya katakan itu membahayakan, itu pidana. Saya tidak ragu-ragu. Kalau demo, silakan. Tapi bagaimana mau demo, kamu 5 ribu kali demo, tidak akan ada satu pabrik dibuka,” ucap Prabowo. Baca Juga:  Prabowo Sebut Program MBG Serap Sejuta Tenaga Kerja Pernyataan Presiden ini merespons dinamika keamanan pasca-gelombang unjuk rasa besar di Jakarta dan berbagai daerah pada akhir Agustus 2025. Kala itu, ribuan massa memprotes kondisi ekonomi dan kebijakan tunjangan perumahan DPR, yang kemudian berujung pada kerusuhan dan penangkapan 3.195 orang. (*Sr)