Fokus Efisiensi Anggaran, Presiden Prabowo Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Tetap Jalan

Faktakalbar.id, NASIONAL — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap menjadi prioritas pemerintah meski saat ini tengah dilakukan kebijakan efisiensi anggaran akibat dampak konflik di Timur Tengah. Prabowo menyatakan bahwa penghematan akan difokuskan pada sektor lain tanpa mengorbankan program strategis untuk rakyat. Dalam sesi diskusi bersama jurnalis pada Minggu (22/3/2026), Presiden menekankan komitmennya untuk mempertahankan anggaran MBG demi mengatasi persoalan gizi buruk dan stunting di Indonesia. "Saya akan bertahan sedapat mungkin daripada uang-uang dikorupsi. Lebih baik rakyat saya bisa makan. Anda nggak lihat anak-anak yang stunting . Saya lihat, saya kampanye sekian kali saya di desa-desa. Saya lihat anak 'umurmu berapa?' 11 tahun. Badannya anak 4 tahun," ujar Prabowo. Baca Juga:  Hidangkan Permen dan Cokelat, Dapur MBG Delta Pawan Ditutup Sementara Prabowo juga menambahkan bahwa krisis global tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program ini. Ia meyakini masih banyak ruang penghematan di sektor lain yang bisa dilakukan tanpa harus menyentuh program pemenuhan gizi masyarakat. "Jadi jangan ke arah oke ada krisis nanti kita hentikan MBG. Iya kan? Masih banyak cara lain yang kita bisa hemat. Masih banyak," ucapnya. Menurut Presiden, program serupa telah dijalankan di lebih dari 100 negara, dan Indonesia merupakan negara ke-77 yang mengimplementasikannya. Ia mengungkapkan bahwa lembaga internasional seperti Rockefeller Institute dan World Food Programme (WFP) PBB memberikan apresiasi terhadap langkah Indonesia. "Saya didatangi Rockefeller Institute dari Amerika Serikat datang ngecek kita punya SPPG dan dia datang ke saya, dia mengatakan, ' This is the best investment, Mr. President, you have made the best '. Do you know why? Karena satu dolar di- spend di MBG the return is between 7 and 35, in the long run 35, in the short run 7 dollar," ungkapnya. Meski demikian, Presiden mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan di lapangan. Pemerintah mencatat telah menutup lebih dari seribu titik layanan yang tidak memenuhi standar sebagai bentuk tindakan tegas terhadap pelanggaran. "Bahwa ada kekurangan ini kita tindak. Saya sudah katakan ada 1.000 lebih yang sudah kita tutup. Tapi benar pelanggaran kita kejar," pungkasnya. Baca Juga:  Narasi MBG Banyak Negatif, Apakah Ulah Lawan Politik atau Murni Kemarahan Netizen? (Mira)