Rakor Inflasi 2025, Wamendagri Ingatkan Pemda Jangan Bekerja Sendiri-Sendiri

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) memberikan atensi khusus kepada seluruh kepala daerah terkait strategi pengendalian harga menjelang Tahun Baru 2026. Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menegaskan agar jajaran pemerintah daerah tidak lagi bekerja secara parsial dalam menangani isu ekonomi. Baca Juga: Inflasi Terkendali 2,04 Persen, Gubernur Ria Norsan Sebut Kalbar Masuk Zona Hijau Penekanan ini disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dihadiri secara virtual oleh Gubernur Kalimantan Barat , Ria Norsan, beserta jajaran Satgas Pangan di Pontianak, Senin (29/12/2025). Wamendagri menuntut adanya kolaborasi pengendalian inflasi yang solid antara pusat dan daerah. “Kami menginstruksikan agar kestabilan pasokan dan harga, kelancaran distribusi, serta keamanan rantai pasok menjadi prioritas utama yang harus dijalankan dengan respon cepat daerah secara terukur dan berbasis data,” tegas Akhmad Wiyagus. Menurut Wamendagri, indikator kesuksesan pemerintah bukan hanya pada data statistik, melainkan pada apa yang dirasakan warga. Baca Juga: Jelang Nataru, Sekda Harisson Pastikan Pemprov Kalbar Fokus Kawal Stabilitas Harga Pangan Ia menyebut tugas utama stakeholder adalah memastikan kehadiran negara dirasakan langsung hingga ke meja makan masyarakat melalui harga pangan yang terjangkau. “Langkah yang diambil tahun ini dapat menjadi acuan pokok bagi kita dalam menyongsong 2026 dengan komitmen yang lebih kuat dan kolaborasi yang baik. Daerah tidak boleh lengah dan harus terus mengambil langkah untuk meredam inflasi agar tidak berlarut-larut, pemerintah harus hadir mengendalikan ini," imbuhnya. Menanggapi instruksi tersebut, Gubernur Kalbar Ria Norsan menyatakan kesiapannya memperkuat sinergi lintas sektoral. Ia memastikan Pemprov Kalbar akan terus mengawal pesan pemerintah pusat agar harga pangan di konsumen tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). “Kita tidak boleh lengah, koordinasi dengan pusat akan terus diperkuat agar inflasi daerah tidak berlarut-larut sesuai arahan Bapak Wamendagri tadi,” pungkas Ria Norsan. Norsan menambahkan, kolaborasi pengendalian inflasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), hingga Bulog. Sinergi ini dinilai krusial untuk menjaga pasokan pangan tetap aman, terlebih di tengah tantangan curah hujan tinggi yang berpotensi menghambat distribusi hasil pertanian. (*Red)