Sikapi Konflik Palestina, Prabowo Ambil Langkah Realistis Terkait Board of Peace

Faktakalbar.id, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia terkait penyelesaian konflik Palestina melalui skema Board of Peace. Penjelasan ini disampaikan dalam pertemuan strategis bersama tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, yang hadir dalam pertemuan tersebut menilai Presiden Prabowo memiliki pendekatan yang sangat realistis. Baca Juga: Prabowo & Anwar Ibrahim Sepakati Percepatan Kerja Sama Hingga Solusi Damai Palestina Menurutnya, di tengah kompleksitas konflik saat ini, keterlibatan dalam skema tersebut merupakan satu-satunya jalan yang tersedia untuk meredakan ketegangan. “Kesan saya adalah beliau Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini. Realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace, tidak ada opsi lain,” ujar Dino. Dino menambahkan bahwa Presiden menyadari langkah ini bukan solusi instan. Keikutsertaan Indonesia dianggap sebagai upaya eksperimental yang penuh risiko geopolitik. Namun, pemerintah tetap mengedepankan kehati-hatian dan siap menarik diri jika pelaksanaannya melenceng dari nilai-nilai dasar bangsa. “Tapi intinya ini adalah suatu eksperimen dan bukan obat yang ampuh, yang bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit. Dan saya melihat beliau realistis mengenai hal ini,” lanjut Dino. “Yang saya paling suka dan ini align juga dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita,” tegasnya. Konsultasi dengan Negara Islam Senada dengan Dino, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyoroti proses diplomasi yang telah dilalui Indonesia sebelum memutuskan bergabung dalam Board of Peace. Keputusan ini diambil setelah dialog intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam yang nantinya berperan sebagai penyeimbang. “Jadi kita ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui dua rangkaian konsultasi di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam,” ujar Hassan. Hassan juga menekankan bahwa penyelesaian konflik tidak harus terpaku pada kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Upaya di luar PBB tidak perlu dipandang negatif selama tujuannya jelas untuk kemanusiaan. “Dengan kata lain, kita tidak perlu apriori. Ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif. Sepanjang itu menghasilkan tentunya,” jelasnya. Menutup keterangannya, Hassan menegaskan bahwa Indonesia memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan keberlanjutan keterlibatannya. Fokus utama pemerintah tetap pada niat tulus membantu rakyat Palestina. “Kita juga punya kedaulatan untuk memutuskan apakah kita akan terus lanjut atau tidak, tergantung kepada bagaimana proses ini nanti berjalannya sesuai dengan niatan kita yang sesungguhnya yaitu membantu rakyat Palestina,” pungkas Hassan. (*Red)