Tingkatkan Ketangguhan Masyarakat, Pemprov Sumbar dan BNPB Luncurkan Dasbor Sistem Satu Data Bencana

Faktakalbar.id, PADANG – Provinsi Sumatra Barat ( Sumbar ) dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi di Indonesia. Menyikapi risiko tersebut, ketangguhan masyarakat menjadi fokus utama pemerintah daerah. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penyajian informasi terintegrasi melalui peluncuran Dasbor Sistem Satu Data Bencana. Inovasi sistem informasi Satu Data Bencana (SDB) ini resmi diluncurkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) bersama Pemerintah Provinsi Sumbar di Kota Padang, pada Selasa (25/11/2025). Baca Juga: BNPB dan BPBD Sumbar Luncurkan Sistem Satu Data Bencana, Perkuat Tata Kelola Mitigasi yang Inklusif Melalui platform digital ini, masyarakat Sumbar kini memiliki akses mudah terhadap berbagai data kebencanaan. Dasbor tersebut menampilkan data komprehensif mulai dari fase prabencana, saat kejadian, pascabencana, hingga transparansi pendanaan. Pemerintah provinsi berkomitmen untuk terus memutakhirkan data-data yang telah dikategorisasi dalam sistem tersebut secara berkala. Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) Provinsi Sumbar, Lizda Handayani, menjelaskan rincian teknis pengembangan sistem ini. “Saat ini modul yang dikembangkan baru pada tahap saat bencana. Organisasi perangkat daerah akan kontinyu melengkapi dan memutakhirkan data yang dibutuhkan pada setiap fase kebencanaan, termasuk pendanaan,” ujar Lizda Handayani. Lizda menambahkan bahwa integrasi data kependudukan menjadi salah satu fitur unggulan. Data penduduk terpilah akan dimasukkan secara bertahap hingga menjangkau tingkat nagari atau kelurahan. Dalam pengembangannya, Diskominfotik menggandeng berbagai lembaga terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan, BNPB, BMKG, dan BPBD untuk memastikan validitas data. Proses validasi dilakukan secara berjenjang, dimulai dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD tingkat kabupaten/kota, kemudian divalidasi ulang oleh Pusdalops BPBD tingkat provinsi sebagai wali data bencana. Kehadiran Dasbor Sistem Satu Data Bencana ini mendapat sambutan positif dari para pemangku kepentingan. Das Endres, perwakilan dari Dinas Kesehatan yang hadir dalam sosialisasi, mengungkapkan manfaat nyata sistem ini bagi instansinya. “Sangat bermanfaat bagi mereka di Dinas Kesehatan. Pihaknya dapat segera mengidentifikasi jumlah kelompok rentan di suatu wilayah yang terdampak bencana. Data-data tersebut sangat penting dalam respons dan prioritas penanganan saat darurat,” ungkap Das Endres. Pengembangan dasbor ini juga mendapat dukungan penuh dari mitra internasional seperti UNFPA dan UN Women. BNPB berharap inisiatif dari Sumbar ini dapat menjadi percontohan dan direplikasi oleh wilayah lain agar terintegrasi dengan data nasional. Sebagai informasi, urgensi sistem ini didasari oleh data BNPB periode Januari hingga November 2025, di mana tercatat 68 kejadian bencana di Sumbar. Baca Juga: Anggaran Daerah Tak Cukup, BNPB Kucurkan Pooling Fund Bencana untuk Mitigasi di Lebak Kejadian tersebut mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, 3 orang luka-luka, 43.605 orang menderita, dan 353 orang mengungsi. Selain itu, kerusakan infrastruktur mencakup 339 unit rumah dengan berbagai tingkat kerusakan. Masyarakat dapat mengakses informasi tersebut melalui tautan resmi: https://dashboardbencana.sumbarprov.go.id/statistics . (*Red)