Tinjau Korban Bencana di Aceh, Kepala BNPB Percepat Huntara dan Salurkan Dana Tunggu Hunian

Faktakalbar.id, ACEH – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, melakukan kunjungan kerja strategis ke Provinsi Aceh, Selasa (20/1/2026). Fokus utama kunjungan ini adalah memantau percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) serta menyalurkan bantuan finansial berupa Dana Tunggu Hunian bagi warga terdampak bencana. Baca Juga: BNPB Kebut Pembangunan 2.299 Huntara di Aceh Tamiang, Target Rampung Akhir Januari Langkah ini diambil untuk memastikan proses pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bireuen berjalan sesuai target, sehingga warga tidak berlama-lama tinggal di pengungsian. Percepatan Huntara di Pidie Jaya Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan langsung lokasi pembangunan Huntara di Desa Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya. Dalam kesempatan tersebut, Suharyanto mengadakan rapat koordinasi bersama pemerintah daerah di Pendopo Bupati Pidie Jaya. Ia menegaskan bahwa pembangunan tempat tinggal sementara adalah prioritas mendesak. Koordinasi penanganan pascabencana harus diperkuat agar masyarakat yang kehilangan tempat tinggal segera mendapatkan kepastian. Bantuan untuk Pesantren Usai dari Pidie Jaya, rombongan BNPB bergerak ke Kabupaten Bireuen. Suharyanto menyerahkan bantuan logistik kepada Dayah/YPI Ummul Ayman di Gampong Putoh, Kecamatan Samalanga. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Pimpinan YPI Ummul Ayman, Waled Nuruzzahri Yahya. Bantuan yang disalurkan meliputi 500 set peralatan ibadah, 300 eksemplar Al-Qur’an, 5 ton bahan permakanan, serta peralatan olahraga. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung keberlangsungan pendidikan dan kebutuhan dasar para santri pascabencana. Baca Juga: Kejar Dana Bantuan Pusat, BNPB Validasi 37.888 Rumah Rusak Akibat Banjir Aceh Tamiang Penyaluran Dana Tunggu Hunian Agenda berlanjut di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Kepala BNPB secara simbolis menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat. Berdasarkan data sementara, terdapat 2.646 rumah rusak berat di wilayah ini. “Sejak hari pertama bencana, BNPB telah hadir mendampingi pemerintah daerah untuk memecahkan masalah terkait pemulihan,” ujar Suharyanto dalam sambutannya. Masyarakat yang berhak menerima DTH akan mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp600.000 per keluarga per bulan. “Dana ini diberikan mulai Desember 2025 hingga pembangunan hunian tetap selesai, untuk membantu warga yang tinggal sementara di rumah kerabat atau sanak saudara,” jelasnya. Hingga Selasa (20/1), tercatat sebanyak 3.626 Kepala Keluarga (KK) telah mengajukan DTH. Pada hari kunjungan tersebut, sebanyak 1.731 KK telah sukses menerima transfer dana. Namun, BNPB mencatat masih ada 980 KK yang rekeningnya belum diterbitkan karena ketidaksesuaian data By Name By Address (BNBA). BNPB memastikan proses verifikasi terus dilakukan agar seluruh warga segera menerima haknya. Opsi Hunian Tetap Terkait hunian tetap, Suharyanto menjelaskan dua skema yang disiapkan pemerintah. Pembangunan akan dilakukan secara terpusat bagi warga yang tidak memiliki tanah. Baca Juga: BNPB Tawarkan Opsi Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu bagi Korban Banjir Aceh Utara Sementara bagi warga yang memiliki tanah dengan status jelas, diperbolehkan membangun secara mandiri dengan koordinasi pemerintah. “Kebutuhan pokok seperti pangan dan logistik tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, yang dapat diperoleh melalui posko bantuan di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa,” pungkasnya. (Natash)