Tantangan AI dalam Dunia Pendidikan: Indonesia Tuntut Sistem Belajar Lebih Adaptif

Faktakalbar.id, LIFESTYLE - Perkembangan pesat kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa perubahan besar yang tidak terelakkan dalam dunia pendidikan. Menanggapi fenomena ini, Anggota Dewan Pendidikan Nasional, Handi Irawan Djuwadi, menegaskan bahwa sistem pembelajaran di Indonesia harus segera bertransformasi agar tetap relevan dengan tantangan global. Menurut Handi, pendekatan lama dalam dunia pendidikan sudah tidak lagi memadai. Diperlukan kurikulum, metode belajar, hingga pola pengembangan sumber daya manusia yang lebih fleksibel terhadap percepatan teknologi digital. Baca Juga: Microsoft Rilis Daftar Pekerjaan Paling Terpapar AI Menyiapkan Generasi Emas Lewat Teknologi Dalam pelantikannya sebagai anggota Dewan Pendidikan Nasional periode 2026-2031, Handi menyoroti bahwa AI bukan sekadar alat, melainkan pengubah permainan ( game changer ) dalam proses belajar-mengajar. "Dengan tantangan global dan perkembangan teknologi seperti AI , proses pembelajaran harus semakin adaptif untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia," ujar Handi di Jakarta, Rabu (18/3/2026). Handi, yang juga dikenal sebagai CEO Frontier Group dan penggagas Top Brand Award , berharap latar belakang bisnis dan risetnya dapat memberikan perspektif baru dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Pendekatan lintas bidang dinilai krusial agar pendidikan nasional mampu menjawab kebutuhan industri di masa depan. Kolaborasi Strategis Dewan Pendidikan Nasional Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, secara resmi melantik 13 tokoh sebagai anggota Dewan Pendidikan Nasional. Baca Juga: Tantang Dominasi Nvidia, Intel Umumkan Rencana Produksi GPU untuk AI Lembaga ini bertugas memberikan masukan strategis kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berkelanjutan. Beberapa poin utama yang menjadi fokus Dewan Pendidikan Nasional meliputi: Inovasi Kurikulum: Mengintegrasikan literasi digital dan pemanfaatan AI secara etis dalam kelas. Relevansi Lulusan: Memastikan fresh graduate memiliki keahlian yang tidak mudah digantikan oleh mesin. Kebijakan Inklusif: Melibatkan berbagai asosiasi pendidikan swasta dan lintas agama untuk memperkaya perspektif kebijakan. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional. Dengan kolaborasi antara praktisi bisnis, akademisi, dan pemerintah, Indonesia optimistis mampu mengubah tantangan teknologi menjadi peluang emas bagi dunia pendidikan. (*Drw)