Wakil Menteri Rangkap Komisaris BUMN, Ini Daftar Lengkapnya

Faktakalbar.id, NASIONAL - Sejumlah wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih kini merangkap jabatan sebagai komisaris di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ). Terbaru, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), sementara Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan juga menjabat sebagai komisaris di perusahaan yang sama. Fenomena rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN ini pernah mendapat sorotan dari Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam. Baca Juga: Pensiunan TNI-Polri Dominasi Kursi Komisaris BUMN Ia mengkritik kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir yang menempatkan wakil menteri dalam posisi komisaris BUMN dinilai kurang tepat. Menurut Mufti Anam, fungsi utama wakil menteri adalah mengawasi kinerja perusahaan BUMN. Namun, peran pengawasan ini juga sudah menjadi tugas para komisaris utama. "Harapan kami dengan hadirnya BUMN ini bisa memberikan kesempatan kepada yang muda, yang pintar-pintar, diberikan ruang untuk berekspresi, berdedikasi bagi bangsanya," jelas Mufti. Menanggapi hal ini, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menyatakan pihaknya menghargai regulasi yang berlaku selama tidak melanggar aturan. "Kalau aturan melarang ya kita ikut, kalau tidak ya dijalankan," tegas Arya saat di Kementerian BUMN, Selasa (11/2/2020). Diketahui, sebanyak 25 wakil menteri dari total 56 anggota Kabinet Merah Putih memegang posisi komisaris di perusahaan BUMN maupun anak usahanya. Baca Juga: Pemerintah dan DPR Kembali Bahas RUU BUMN, Berikut Poin-Poin Utamanya Berikut daftar wakil menteri yang menjabat sebagai komisaris di berbagai BUMN: Sudaryono (Wakil Menteri Pertanian) - Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Immanuel Ebenezer Gerungan (Wakil Menteri Ketenagakerjaan) - Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) Giring Ganesha (Wakil Menteri Kebudayaan) - Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk Angga Raka Prabowo (Wakil Menteri Komunikasi Digital) - Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Ossy Dermawan (Wakil Menteri ATR/BPN) - Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Silmy Karim (Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan) - Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Fahri Hamzah (Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman) - Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Suahasil Nazara (Wakil Menteri Keuangan) - Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) Aminuddin Ma'ruf (Wakil Menteri BUMN) - Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) Kartika Wirjoatmodjo (Wakil Menteri BUMN) - Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Helvy Yuni Moraza (Wakil Menteri UMKM) - Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Diana Kusumastuti (Wakil Menteri Pekerjaan Umum) - Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero) Yuliot Tanjung (Wakil Menteri ESDM) - Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Didit Herdiawan Ashaf (Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan) - Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero) Suntana (Wakil Menteri Perhubungan) - Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Pelindo) Dante Saksono (Wakil Menteri Kesehatan) - Komisaris PT Pertamina Bina Medika Donny Ermawan Taufanto (Wakil Menteri Pertahanan) - Komisaris Utama PT Dahana Christina Aryani (Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI) - Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Diaz Hendropriyono (Wakil Menteri Lingkungan Hidup) - Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler Ahmad Riza Patria (Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal) - Komisaris PT Telekomunikasi Seluler Dyah Roro Esti Widya Putri (Wakil Menteri Perdagangan) - Komisaris Utama PT Sarinah Todotua Pasaribu (Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi) - Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Ratu Isyana Bagoes Oka (Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga) - Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Juri Ardiantoro (Wakil Menteri Sekretaris Negara) - Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nezar Patria (Wakil Menteri Komunikasi Digital) - Komisaris Utama PT Indosat Tbk Dengan rangkap jabatan ini, diharapkan para wakil menteri bisa memberikan kontribusi positif sekaligus menjalankan fungsi pengawasan BUMN secara optimal tanpa tumpang tindih. Baca Juga: UU BUMN Digugat ke MK, Proses Pembentukan Dinilai Cacat Prosedural