Bupati Ketapang Perintahkan Dinas PUTR Cepat Tangani Keluhan Infrastruktur Tanpa Tunggu Viral

Faktakalbar.id, KETAPANG — Bupati Ketapang Alexander Wilyo menginstruksikan seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) untuk merespons cepat setiap keluhan infrastruktur di Ketapang yang dilaporkan oleh masyarakat tanpa harus menunggu kasusnya viral di media sosial. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Alexander saat memimpin agenda apel pagi di halaman Kantor Dinas PUTR Kabupaten Ketapang pada Rabu (29/4/2026). Baca Juga:  Soroti Isu Tenaga Kerja Lokal dan DOB, Bupati Ketapang Desak Perusahaan Swasta Berkontribusi Dalam arahannya, Alexander menekankan bahwa dinas teknis terkait harus bersikap lebih adaptif terhadap dinamika perkembangan zaman. Pihaknya meminta agar setiap aduan masyarakat dijadikan sebagai bahan rujukan utama dalam penyusunan perencanaan program kerja pembangunan di lapangan. “Keluhan, kritik, dan masukan masyarakat merupakan sumber informasi penting. Jangan diabaikan, justru harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya di hadapan jajaran Dinas PUTR. Ia mengingatkan bahwa setiap persoalan publik tidak cukup hanya diselesaikan secara administratif di atas meja. Petugas teknis harus memastikan bahwa penanganan dieksekusi secara nyata dan tepat sasaran. “Kalau ada keluhan masyarakat, harus kita datangi. Jangan menunggu viral di media sosial baru bergerak,” ujarnya. Selain penanganan yang bersifat reaktif terhadap laporan, Alexander juga menyoroti pentingnya langkah mitigasi preventif di bidang Sumber Daya Air (SDA). Ia mendesak dinas terkait untuk mengoptimalkan momentum musim kemarau saat ini untuk membersihkan seluruh jaringan saluran air guna mencegah potensi bencana banjir saat musim penghujan tiba. “Manfaatkan masa kemarau ini untuk membersihkan parit dan drainase. Tidak perlu menunggu ramai di media sosial,” katanya. Para pejabat pemangku kebijakan, mulai dari kepala dinas hingga kepala bidang, turut didorong untuk lebih proaktif turun memantau kondisi lapangan secara langsung. Mereka diinstruksikan untuk mendokumentasikan temuan dan menyusun rencana kerja taktis tanpa harus selalu bergantung pada instruksi bupati. “Silakan keliling, lakukan dokumentasi, dan susun rencana kerja. Jangan menunggu perintah bupati,” tegasnya. Alexander mengapresiasi kinerja Dinas PUTR yang belakangan ini telah merespons dan mengeksekusi sejumlah perbaikan jalan berlubang serta normalisasi drainase tersumbat. Namun, ia mengingatkan bahwa pembenahan keluhan infrastruktur di Ketapang merupakan tugas pokok dan fungsi mutlak dinas teknis yang memegang 50 persen keberhasilan visi pembangunan daerah, bukan sebuah aksi simbolis semata. “Kalau saya yang turun langsung memperbaiki, nanti dibilang pencitraan. Tapi kalau dinas yang bekerja, itu memang tugasnya,” ujarnya. Usai memberikan pengarahan strategis di Dinas PUTR, bupati melanjutkan agenda kerjanya dengan melakukan peninjauan operasional ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang guna mengukur kualitas layanan publik secara keseluruhan. “Saya ingin melihat langsung bagaimana pelayanan kepada masyarakat, apakah mengalami peningkatan atau justru penurunan,” pungkasnya. (*Red)