Dana Transfer Pusat 'Disunat' Rp 500 Miliar, Alexander Wilyo: Pembangunan Tidak Boleh Berhenti

Faktakalbar.id, KETAPANG - Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) akhirnya menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Meski dihadapkan pada tantangan berat berupa pengurangan Dana Transfer Pusat hingga Rp 500 miliar, Bupati Ketapang, Alexander Wilyo , menegaskan komitmennya untuk tetap memacu roda pembangunan daerah, Jumat (28/11/25). Baca Juga:   Kemnaker Temukan 364 WNA Bekerja Tanpa Dokumen RPTKA di Kawasan Industri Ketapang Pernyataan tegas tersebut disampaikan Alexander Wilyo usai menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2026, sekaligus penetapannya menjadi Peraturan Daerah (Perda) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Ketapang. "Pembangunan tidak boleh berhenti," tegas Bupati merespons kondisi fiskal daerah yang mengalami kontraksi akibat kebijakan pusat. Bupati memastikan bahwa meski alokasi dana transfer mengalami penurunan signifikan, pemerintah daerah akan melakukan optimalisasi anggaran dengan skala prioritas yang ketat agar kebutuhan masyarakat tetap terlayani. Semangat membara untuk membangun Ketapang, menurutnya, tidak boleh surut hanya karena kendala anggaran. Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh unsur pimpinan DPRD tersebut, Alexander Wilyo juga memberikan apresiasi khusus terhadap antusiasme para legislator. Tercatat sebanyak 42 anggota dewan hadir dalam agenda krusial ini. "Saya mengapresiasi kehadiran 42 anggota dewan dalam rapat paripurna tersebut. Jumlah terbanyak kehadiran dewan selama ini dalam rapat paripurna," pujinya. Sebelum palu sidang diketok, masing-masing fraksi DPRD menyampaikan pendapat akhirnya. Baca Juga:   Bawa Paket Sabu dan 9 Butir Ekstasi, Warga Benua Kayong Diciduk Satnarkoba Polres Ketapang Secara umum, fraksi-fraksi memberikan catatan strategis, koreksi, serta dukungan penuh untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, sehingga APBD 2026 dapat menjadi landasan kokoh bagi pembangunan tahun depan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya yang menyaksikan langsung prosesi penetapan payung hukum anggaran daerah tersebut. (ra)