Jalan Provinsi di Ketapang Rusak Parah, Warga Tagih Janji Pemprov Kalbar dan DPRD

Faktakalbar.id, KETAPANG – Kerusakan infrastruktur di Kabupaten Ketapang kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah ruas jalan provinsi di Ketapang dilaporkan dalam kondisi hancur lebur dan memicu protes keras dari masyarakat. Warga menilai Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ( Pemprov Kalbar ) lamban dalam menangani kerusakan yang terjadi di beberapa titik vital tersebut. Baca Juga: Warga Keluhkan Jalan Rusak Tanjung Pasar, Ini Respons Bupati Ketapang Hingga kini, publik masih menanti langkah konkret dari para pemangku kebijakan. Warga menagih janji Gubernur, Wakil Gubernur, hingga para anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari daerah pemilihan (Dapil) Ketapang–Kayong Utara yang dinilai seolah tutup mata terhadap persoalan ini. Titik Kerusakan dan Dampak Sosial Berdasarkan laporan di lapangan, kerusakan berat terjadi di beberapa ruas utama, di antaranya Jalan Tumbang Titi–Tanjung, jalur Pesaguan–Kendawangan, serta Simpang Sei Gantang–Teluk Batu. Kerusakan ini membawa dampak sistemik bagi kehidupan masyarakat. Tidak hanya menghambat mobilitas harian, kondisi jalan yang buruk juga mengganggu distribusi ekonomi, akses pendidikan, hingga layanan kesehatan dasar. Kurniawan (49), salah satu warga Ketapang, mengungkapkan kekesalan dan kekecewaannya terhadap sikap apatis pemerintah provinsi dan wakil rakyat asal daerah tersebut. Ia menilai respons yang diberikan sangat minim meski keluhan terus disuarakan. “Kami amat sangat kecewa. Jalan provinsi di Ketapang semakin hancur lebur, tapi tidak ada respons nyata. Setiap hari masyarakat mengeluh dan berteriak, tapi Pemprov Kalbar dan DPRD Kalbar asal Ketapang seperti tidak peduli,” tegas Kurniawan, Senin (12/1/2026). Baca Juga: Jalan Rusak di Ketapang: Titik Rawan di Ruas Simpang Dua – Balai Berkuak Minta Pejabat Turun ke Lapangan Warga memahami bahwa perbaikan infrastruktur membutuhkan proses perencanaan dan anggaran yang besar. Namun, masyarakat mengharapkan adanya empati dan kepedulian nyata dari para pejabat publik, salah satunya dengan melihat langsung kondisi di lapangan. “Minimal turun meninjau kondisi jalan agar tahu penderitaan kami. Supaya ini jadi prioritas. Anggota DPRD Kalbar asal Ketapang harusnya paling depan menyuarakan aspirasi kami, bukan malah diam,” tutupnya. Masyarakat mendesak agar perbaikan jalan provinsi di Ketapang segera dimasukkan dalam skala prioritas pembangunan sebelum kerusakan semakin meluas dan memakan korban jiwa atau melumpuhkan ekonomi daerah sepenuhnya. (*Red)