Jembatan 'Bolong' hingga Desa Tanpa Tiang Listrik, Potret Nyata Pedalaman Manis Mata Menanti Keadilan

Faktakalbar.id, KETAPANG - Di balik kekayaan sumber daya alamnya, wilayah pedalaman Kabupaten Ketapang masih menyimpan potret infrastruktur yang memilukan. Bupati Ketapang, Alexander Wilyo , mendapati fakta lapangan tersebut saat meninjau jalur penghubung Desa Kemuning menuju Sengkuang Merabung, Kecamatan Manis Mata , Minggu (23/11/25). Baca Juga:   Bupati Ketapang Alexander Wilyo Jamu Bupati Ngada, Pererat Silaturahmi dan Jajaki Kolaborasi Dalam kunjungan kerjanya, Alexander menyoroti dua masalah krusial yang menghambat kemajuan wilayah tersebut: akses penghubung yang nyaris putus dan ketiadaan energi listrik. Ia menemukan jembatan kayu yang menjadi urat nadi mobilitas warga kondisinya sangat memprihatinkan, dengan lubang menganga di beberapa bagian konstruksi meski sempat ditangani darurat. Padahal, jembatan ini adalah akses vital bagi mobilitas barang dan ekonomi warga di sederet desa, mulai dari Kemuning, Terusan, Silat, Kelampai, Pelampangan, Pakit Silaba, hingga Air Upas. “Kita melihat sendiri betapa pentingnya jembatan ini bagi warga. Ke depan tentu akan kita tangani secara bertahap agar akses antar desa bisa lebih aman dan lancar,” tegas Alexander di lokasi peninjauan. Baca Juga:   Bupati Usulkan Perbaikan 9 Ruas Jalan Provinsi di Ketapang kepada Gubernur Kalbar Tak hanya soal jalan dan jembatan, Alexander juga menyuarakan keprihatinannya terkait rasio elektrifikasi. Di sepanjang jalur peninjauan, tidak terlihat satu pun tiang listrik berdiri. Hal ini menandakan Desa Kemuning, Sengkuang Merabung, dan sekitarnya masih gelap gulita tanpa aliran listrik negara. Desa-desa ini masuk dalam daftar 47 desa di Kabupaten Ketapang yang hingga kini belum menikmati layanan kelistrikan ("Desa Gelap"). Melihat kondisi ini, Alexander secara terbuka "menyentil" pemerintah pusat. Ia meminta Kementerian BUMN dan PLN tidak menutup mata terhadap kondisi riil di pedalaman Kalimantan Barat ini. Intervensi pusat dinilai mutlak diperlukan mengingat keterbatasan APBD Kabupaten Ketapang. “Kita berharap pemerintah pusat dapat melihat kondisi nyata ini. Infrastruktur jalan, jembatan, dan listrik adalah kebutuhan mendesak bagi masyarakat kita. Semoga ini menjadi perhatian serius demi terwujudnya Ketapang yang maju, mandiri, dan berkeadilan,” harapnya. Alexander menegaskan bahwa pemerataan pembangunan adalah harga mati. Visi "Pembangunan Berkeadilan" yang diusungnya bertujuan agar warga pedalaman mendapatkan hak pelayanan dasar yang setara dengan warga perkotaan. “Kita ingin pembangunan berjalan secara adil bagi seluruh masyarakat. Inilah esensi dari visi Pembangunan Berkeadilan dan misi kita untuk menghadirkan pembangunan infrastruktur secara merata hingga ke desa-desa pedalaman,” pungkasnya. (ra)