Kawal Isu Dana Perkebunan hingga Pilkada DPRD, Bupati Ketapang Hadiri Rakernas Apkasi di Batam

Faktakalbar.id, KETAPANG - Bupati Ketapang, Alexander Wilyo , menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) 2026 di Kota Batam, Minggu (18/1/2026). Forum tahunan ini menjadi krusial di tengah memanasnya berbagai isu strategis, mulai dari wacana perubahan sistem Pilkada hingga nasib dana transfer daerah yang terus menjadi beban fiskal bagi kabupaten. Alexander, yang juga menjabat sebagai Wakil Bendahara Apkasi, hadir di tengah pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Revisi ini dinilai sebagai pertaruhan besar bagi otonomi daerah, terutama terkait tarik-ulur kewenangan antara pemerintah pusat dan kabupaten. Baca Juga:  PR Besar BPJS Ketenagakerjaan Ketapang: Bupati Soroti Perlindungan Pekerja Informal dan Validasi Data Beberapa isu sensitif yang menjadi sorotan dalam Rakernas kali ini meliputi optimalisasi dana perkebunan dan dana desa, manajemen talenta ASN, hingga isu politik mengenai wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang berpotensi mengubah lanskap demokrasi di tingkat lokal. Menguji Realisasi Sinergi Pusat-Daerah Meski mengusung tema kesejahteraan melalui "Asta Cita", kehadiran para menteri dan pejabat nasional dalam forum ini dituntut tidak sekadar menjadi seremoni dialog. Bagi Kabupaten Ketapang, optimalisasi dana perkebunan adalah isu vital mengingat luasnya sektor agraria di wilayah tersebut yang sering kali belum berbanding lurus dengan porsi dana bagi hasil yang diterima daerah. "Rakernas ini menjadi bagian dari komitmen untuk mengawal kepentingan daerah dan memperkuat sinergi pusat-daerah," ujar Alexander di sela kegiatan. Publik di daerah kini menunggu apakah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari pleno selama tiga hari ini akan benar-benar mengakomodasi kepentingan kabupaten yang sering kali terhimpit kebijakan pusat. Keikutsertaan Alexander sebagai pengurus inti Apkasi diharapkan mampu membawa daya tawar lebih bagi Ketapang, terutama dalam memperjuangkan pengembangan infrastruktur dasar dan kemandirian pangan yang selama ini masih menghadapi kendala distribusi dan anggaran. Baca Juga:  Satu Tahun Pimpin Ketapang, Alexander Wilyo Akui Tantangan Besar: Sinergi Bukan Sekadar Jargon (Mira)