Kejati Kalbar Geledah Dua Lokasi Kasus Napak Tilas dan Proyek Politeknik Ketapang

Faktakalbar.id, KETAPANG – Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat ( Kejati Kalbar )  melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda di Kabupaten Ketapang pada Senin (8/12/2025). Tindakan hukum ini berkaitan dengan proses penyidikan dugaan korupsi di Ketapang, yang mencakup dana kegiatan Napak Tilas serta sejumlah paket pekerjaan di Politeknik Negeri Ketapang. Baca Juga: Songsong Regulasi Baru, Kejati Kalbar Perkuat Kompetensi Jaksa Tangani Pidana Konservasi Operasi penggeledahan ini didasarkan pada Surat Perintah Penggeledahan Nomor Print-05/O.1/Fd.1/12/2025 untuk perkara Napak Tilas, serta Surat Perintah Nomor Print-06/O.1/Fd.1/12/2025 untuk perkara proyek di Politeknik. Langkah ini diambil penyidik untuk mengamankan barang bukti yang diperlukan dalam proses pembuktian perkara. Sita Dokumen CSR dan Perangkat Elektronik Lokasi pertama yang menjadi sasaran tim penyidik adalah kediaman bendahara kegiatan Napak Tilas. Proses penggeledahan di lokasi ini berlangsung cukup lama, mulai pukul 09.30 hingga 15.30 WIB. Dari tempat tersebut, penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen pertanggungjawaban kegiatan, telepon genggam, dan satu unit laptop. Perangkat dan dokumen tersebut diduga kuat memuat data yang berkaitan dengan aliran dana Corporate Social Responsibility (CSR) periode 2022–2024. Usai dari lokasi pertama, tim kemudian bergerak menuju Kantor Sekretariat Politeknik Negeri Ketapang. Di lokasi kedua ini, penyidik menyisir ruang administrasi, ruang keuangan, serta ruang penyimpanan arsip proyek. Hasilnya, sejumlah dokumen proyek, arsip keuangan, hingga perangkat elektronik kembali diamankan oleh petugas. Seluruh rangkaian tindakan tersebut dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dicatat dalam berita acara penyitaan. Kajati: Pastikan Penyidikan Objektif Kepala Kejati Kalbar, Emilwan Ridwan, membenarkan adanya kegiatan operasi tersebut. Ia menegaskan bahwa penggeledahan ini merupakan langkah krusial untuk menajamkan konstruksi hukum dalam pembuktian kedua perkara dugaan korupsi di Ketapang tersebut. “Setiap rupiah anggaran negara harus dipertanggungjawabkan. Penggeledahan ini bagian dari komitmen kami memastikan penyidikan berjalan objektif dan bebas dari intervensi,” ujar Emilwan saat dikonfirmasi. Emilwan juga menyoroti sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas pengawasan kejaksaan, mengingat sektor ini menyangkut pembangunan sumber daya manusia di daerah. Baca Juga: Kejati Kalbar Kembali Sita Eksekusi Aset Terpidana Korupsi Wendy Asia di 6 Titik Fokus Telusuri Aliran Dana Saat ini, penyidik tengah mendalami seluruh barang bukti yang telah disita. Fokus utama penyidikan meliputi pemeriksaan dokumen fisik dan digital, pencocokan nilai kontrak dengan realisasi pekerjaan di lapangan, serta penelusuran aliran dana yang mencurigakan. Selain itu, pemeriksaan lanjutan juga akan dilakukan terhadap sejumlah pihak terkait, mulai dari panitia kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat penandatangan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), hingga pihak penyedia jasa. Kejati Kalbar berkomitmen untuk menyampaikan perkembangan kasus ini secara transparan kepada publik. (DHN)