Solidaritas Tanpa Tapi, Pemkab Ketapang Kucurkan Dana BTT untuk Korban Banjir Sumatera

Faktakalbar.id, KETAPANG - Duka mendalam yang dirasakan warga Aceh , Sumatera Utara , dan Sumatera Barat akibat terjangan banjir bandang, turut dirasakan hingga ke Tanah Kayong. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang bergerak cepat merespons bencana nasional tersebut dengan menyiapkan bantuan keuangan melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT), Sabtu (06/12/25). Baca Juga:   Sosialisasi PKPU Terbaru, KPU Ketapang Tekankan Prosedur Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Keputusan strategis ini diambil dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ketapang, Repalianto. Hadir dalam pertemuan tersebut jajaran Badan Keuangan Daerah (BKD), Bagian Hukum, dan Inspektorat guna memastikan payung hukum penyaluran bantuan. Dalam arahannya, Repalianto menegaskan bahwa rasa kemanusiaan harus didahulukan. Ia tidak ingin ada perdebatan panjang mengenai perlu atau tidaknya membantu sesama anak bangsa yang sedang kesusahan. “Kita tidak perlu lagi berdiskusi apakah akan membantu atau tidak. Ketapang siap membantu. Ini adalah bentuk kepedulian dan rasa sepenanggungan kita terhadap saudara-saudara di provinsi lain yang tengah menghadapi bencana,” tegas Repalianto. Meskipun bersifat darurat, Sekda menekankan bahwa tata kelola penyaluran bantuan tetap harus mematuhi koridor hukum yang berlaku. Baca Juga:  Mobilitas Tinggi Jadi Celah Narkoba, Kesbangpol Ketapang Bentengi Air Upas dengan Program ‘Desa Bersinar’ Penggunaan pos anggaran BTT akan dikawal ketat agar tertib administrasi dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. "Mekanisme penggunaan BTT akan dilaksanakan secara tertib administrasi dan sesuai ketentuan hukum," tambahnya. Langkah ini membuktikan bahwa meski terpisah pulau dan jarak ribuan kilometer, solidaritas Pemkab Ketapang tetap terjalin erat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bantuan ini diharapkan dapat sedikit meringankan beban pemulihan pasca-bencana di tiga provinsi terdampak. (ra)