faktakalbar

Kasus Dugaan Proyek LPJU Fiktif di Ketapang Terus Bergulir, Dishub dan PPKT Diperiksa Kejaksaan

Penulis: Redaksi Saturday, 16 August 2025 📖 1 menit
Kasus Dugaan Proyek LPJU Fiktif di Ketapang Terus Bergulir, Dishub dan PPKT Diperiksa Kejaksaan
Faktakalbar.id, KETAPANG – Jumat (15/08/2025) – Kasus dugaan proyek pengadaan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) fiktif milik Dinas Perhubungan (Dishub) Ketapang yang menelan APBD tahun 2024 senilai Rp198.342.000 di Desa Kalinilam , Kecamatan Delta Pawan, terus bergulir dan berpotensi menyeret banyak pihak. Baca Juga:   Jalur Vital Penghubung Kecamatan di Ketapang Segera Diperbaiki Pemprov Kalbar Selain Kepala Dishub Ketapang yang telah diperiksa Kejaksaan, beredar kabar bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) juga turut dimintai keterangan. Sementara itu, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek yang saat ini dipegang Kepala Bidang Mulyono tampaknya tinggal menunggu giliran pemeriksaan. Kepala Dishub Ketapang, Akia, menegaskan dirinya tidak memiliki keterlibatan dalam proyek tersebut. “Semua proyek sudah ada Kuasa KPA masing-masing. Jadi tidak ada satupun kegiatan proyek yang berketerkaitan dengan saya,” kata Akia. Selaku Pengguna Anggaran (PA), ia hanya mengurus belanja rutin seperti gaji pegawai, perjalanan dinas, serta pembayaran rekening listrik dan belanja alat tulis kantor. “ Adapun proyek LPJU sendiri, semua sudah diserahkan kepada KPA, yakni Kepala Bidang (Kabid), Pak Mulyono. Mulai dari perencanaan, pengadaan, dan penunjukan pelaksananya ,” jelasnya. Hingga saat ini, Mulyono belum memberikan keterangan resmi kepada media. Namun ia memastikan akan memberikan penjelasan usai pemeriksaan di Kejaksaan. “ Sekarang jagain dulu (statement di media). Nanti saat di Kejaksaan akan saya sampaikan ,” ujar Mulyono kepada wartawan, Kamis (14/08/2025). Baca Juga:   Polisi Tangkap Pengedar Sabu di Ketapang, 9 Paket Diamankan Bersama Senpi Rakitan Berdasarkan informasi, proyek tersebut diketahui berasal dari pokok pikiran (Pokir) salah satu anggota DPRD dan direncanakan selesai pada Desember 2024. Saat ini progresnya baru mencapai 30 persen dan ditargetkan rampung pada 2025. (fd)

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK