Pemerintah Daerah Wajib Perketat Pengawasan Distribusi Energi di Ketapang

Pemerintah Kabupaten Ketapang mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh penjual bahan bakar eceran untuk tidak mengambil keuntungan harga jual secara berlebihan.

Peringatan tegas tersebut disampaikan usai jajaran pemerintah daerah menggelar pertemuan koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga di Pontianak pada Jumat (17/7/2026).

Kebijakan pengawasan harga ini diambil sebagai langkah antisipatif untuk menjaga kelancaran Distribusi Energi di Ketapang agar tidak membebani masyarakat kelas bawah.

Pemerintah secara khusus mengimbau warga untuk menggunakan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi secara bijaksana serta sesuai dengan peruntukannya.

Pengecer diinstruksikan untuk mematok harga yang masuk akal sehingga kebutuhan energi primer harian masyarakat perdesaan tetap dapat terpenuhi dengan baik.

Sales Area Manager Kalimantan Barat PT Pertamina Patra Niaga Widhi Tri Adhi Hidayat menegaskan komitmen perusahaannya untuk menyiapkan langkah mitigasi kelangkaan.

Langkah mitigasi operasional tersebut dirancang agar proses penyaluran bahan bakar tetap berjalan lancar, aman, dan tepat sasaran ke tangan konsumen akhir.

Pemerintah daerah memastikan akan terus melakukan pencermatan dan evaluasi ketat terhadap angka realisasi penyaluran harian bahan bakar di lapangan.

Hasil evaluasi lapangan tersebut nantinya akan dijadikan dasar penyusunan usulan kebutuhan riil masyarakat kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

"Kami mengapresiasi komitmen PT Pertamina Patra Niaga yang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Ketapang. Pemerintah Kabupaten Ketapang juga akan terus memperjuangkan penambahan kuota BBM dan LPG, pembangunan SPBU 3T, penguatan layanan bagi nelayan melalui penambahan kuota SPBUN, serta peningkatan kapasitas distribusi BBM di Kabupaten Ketapang. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Ketapang memperoleh akses energi yang mudah, merata, dan berkelanjutan," ujar perwakilan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Koordinasi yang solid antara aparatur negara dan badan usaha dinilai mampu menciptakan sistem Distribusi Energi di Ketapang yang sangat andal.

Stabilitas pasokan energi yang terjamin merupakan urat nadi terpenting dalam mewujudkan visi keadilan pembangunan ekonomi secara mandiri di tingkat kabupaten.